Now Scout, Now Leader

Posts tagged “pramuka

SKU Pramuka Baru Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega

Kurikulum pembelajaran di Kepramukaan tertuang didalam SKU (Syarat-syarat Kecakapan Umum). SKU yang digunakan dalam Pramuka saat ini menggunakan SKU yang ditetapkan dalam SK Kwartir Nasional nomor 088 tahun 1974. Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi isi dari SKU tersebut nampaknya sudah banyak yang dirasakan tidak sesuai lagi. Oleh karena itu ada upaya untuk memperbaharui materi dari SKU yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional (PUSDIKLATNAS) atau yang dulu dikenal dengan Lembaga Pendidikan Pramuka Nasional (LEMDIKANAS).

Seperti dimuat dalam situs Kusumayudha, saat ini tengah disosialisasikan rancangan SKU yang telah diperbaharui. Menurut Kak Joko Mursitho dalam situs tersebut bahwa saat ini sosialisasi penerapan SKU pada gugus depan tengah dilaksanakan, jika dalam pelaksanaannya di lapangan dapat berjalan dengan baik dan diterima secara mudah bagi Pramuka serta merata di seluruh Indonesia SKU tersebut baru akan di SK-kan. Cuma untuk saat ini baru SKU Siaga dan SKU Penggalang yang telah disosialisasikan, sedangkan untuk penegak akan menyusul.(SKU Penegak dan Pandega sekarang sudah dirilis dan dapat dilihat pada link di atas atau link dibawah)

Cover SKU Penggalang

Cover SKU Siaga

 

Secara umum SKU yang baru telah memuat materi-materi yang mutakhir, seperti materi TI (Teknologi Informasi), teknologi tepat guna seperti pengelolaan sampah dan penjernihan air juga dimasukkan. Dan materi disusun secara tersetruktur dan berkesinambungan antara tingkatan terendah menuju tingkatan tertinggi. Secara keseluruhan isi dan struktur SKU yang baru ini cukup bagus, para pembaca bisa mencoba mendownload materi SKU tersebut di link berikut:

Nah SKU ini layak untuk dicobakan di gudep kakak-kakak. Semoga bisa memberikan nuansa lain dalam latihan di Gudep Kakak. Selamat mencoba!

 

sumber : http://pramukaxp2.wordpress.com


Sandi – sandi Pramuka

Sandi di dalam Kepramukaan adalah salah satu media pembelajaran yang baik bagi peserta didik baik pramuka siaga, penggalang, penegak maupun pandega karena dapat melatih ketelitian, daya ingat, kecerdasan dan konsentrasi. Pemakaian sandi dalam menyampaikan ilmu pun harus disesuaikan dengan golongan pramuka itu sendiri sehingga dapat diterima dengan mudah namun tujuan dari pembelajaran itu tetap tercapai. Ada banyak macam-macam sandi dalam kepramukaan dan kedudukannya pun tidak harus baku, sehingga nama,
jenis dan cara untuk menjawabnya pun dapat berbeda menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Salah satu contoh sandi yang mudah adalah sebagai berikut :
Contoh Sandi MERAH PUTIH :
Kunci : MERAH PUTIH
Kunci yang ditampilkan di papan dapat ditulis seperti contoh di atas.
Contoh soal : AP, MP, RI, MI, HP
AP = P
MP= A
RI = N
MI = D
HP = U


















Contoh : 5 0,(=) 1 2
Dibaca : DUNIA


PP No 088 tahun 1981 tentang Pakaian Seragam Pramuka

KEPUTUSAN

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR 088 TAHUN 1981

TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA

 

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

 

Menimbang        : 1. bahwa keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 1974 di Manado, Sulawesi Utara, menyatakan agar Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian SeragamPramuka supaya disempurnakan, disesuaikan dengan tujuan Gerakan Pramuka dan selera anak-anak dan pemuda-pemuda, serta sesuai dengan perkembangan masyarakat ;

2. bahwa untuk menertibkan pelaksanaan penggunaan pakaian seragam Pramuka perlu disempurnakan petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Pramuka yang mencakup pakaian seragam putri maupun putra ;

3. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menerbitkan Petunjuk Penyelenggaraan baru, sebagai pengganti dan penyempurnaan Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Pramuka tersebut pada lampiran Keputusan Kwartir Nasional GerakanPramuka Nomor  104/KN/74 Tahun 1974.

 

Mengingat           : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka ;

2. Keputusan Prasiden RepublikIndonesianomor 12 Tahun 1971 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ;

3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 045/KN/74 Tahun 1974 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ;

4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Nasional Nomor 104/KN/74 Tahun 1974 tentang Petunjuk Panyelenggaraan Pakaian Seragam Pramuka.

 

Memperhatikan  : Kesepakatan Andalan Daerah Puteri pada Temu Karya tanggal 12-14 Mei 1980 di Jakarta.

 

Mendengar         : 1. Saran-saran Andalan Nasional Harian ;

2. Saran-saran staf Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan       :

 

Pertama              : Mancabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 104/KN/74 Tahun 1974, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Pramuka.

Kedua                  : Menetapkan  Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Pramuka  seperti yang tertera pada lampiransuratkeputusan ini.

Ketiga                  : Menginstruksikan kepada Kwartir dan Satuan Gerakan Pramuka di seluruhIndonesiauntuk melaksanakan isi keputusan ini.

Keempat             : Apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalamsuratkeputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimanan mestinya.

 

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Juni 1981.

Ketua Kwartir Nasional,

 

 

 

 

Letjen TNI (Purn) Mashudi.

 

 

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR 088 TAHUN 1981

PETUNJUK PENYELENGGARAAN PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

Pt.  1. Umum.

a. Gerakan Pramuka adalah suatu gerakan pendidikan yang merupakan satu-satunya wadah pendidikan kepramukaan yang menggunakan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan diIndonesia. Sebagai organisasi pendidikan, maka di samping segala sesuatu diusahakan bernilai pendidikan juga Gerakan Pramuka mempunyai ciri khas, yang membedakan dengan organisasi lain, yaitu antara lain digunakannya pakaian seragam Pramuka dan tanda pengenalnya.

b. Sesuai dengan pendidikan yang dilakukan di dalam Gerakan Pramuka, maka pakaian seragam inipun merupakan alat pendidikan, yang diharapkan dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku Pramuka yang mengenakannya. Penggunaan warna coklat muda dan coklat tua mengingatkan para pramuka akan pakaian yang digunakan oleh pejuang-pejuang kita di masa revolusi yang lalu, dan para prajurit yang berada di garis pertempuran. Oleh karena itu penggunaan pakaian seragam ini dipakai untuk menanamkan jiwa patriotisme yang besar dikalangan Pramuka. Di samping itu pakaian seragam ini harus praktis, menarik, menyenangkan dan membanggakan bagi pemakainya.

c. Semua anggota Pramuka mengenakan pakaian seragam Pramuka, yang bentuk, corak, warna dan tata cara pemakaiannya diatur oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Bentuk, corak dan tata cara pemakaian tersebut disesuaikan dengan jenis pemakaiannya puteri dan putera, perkembangan jasmani dan rokhani anak didik, kegiatan yang bisa dilakukan dalam kepramukaan dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

d. Maksud Petunjuk Penyelenggaraan ini adalah untuk memberi pedoman kepada Kwartir dan satuan Pramuka, untuk menertibkan pemakaian pakaian seragam Pramuka agar dapat menunjang usaha mencapai tujuan Gerakan Pramuka, serta memberi petunjuk kepada para Pramuka Puteri dan Putera tentang pemakaian pakaian seragam secara tertib dan rapih.

Pt.  2. Ruang Lingkup.

Petunjuk Penyelenggaraan ini meliputi :

a. Pendahuluan.

b. Pengertian dan Fungsi.

c. Pakaian Seragam Pramuka Puteri.

d. Pakaian Seragam Pramuka Putera.

e. Tata cara pemakaian Pakaian Seragam.

f. Penutup.

 

Pt.  3  Pengertian.

a. Pakaian Seragam Pramuka adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota Gerakan Pramuka, yang bentuk, corak, warna dan tata cara pemakaian seragam, sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

b. Pakaian Seragam Pramuka menurut keperluannya dibagi dalam :

1) Pakaian Seragam Harian.

2) Pakaian Seragam Perkemahan, kerja bakti dan olah raga.

3) Pakaian Seragam Khusus.

4) Pakaian Seragam Satuan Karya.

c. Pakaian Seragam Pramuka terdiri dari :

1) Tutup Kepala.

2) Baju Pramuka,

a) Blus untuk Pramuka Puteri.

b) Kemeja untuk Pramuka Putera.

(1) Rok Pramuka untuk Pramuka Puteri.

(2) Celana Pramuka untuk Pramuka Putera.

(3) Pita leher untuk Pramuka Puteri.

(4) Setangan leher untuk Pramuka Putera.

(5) Kaos kaki.

(6) Sepatu.

(7) Ikat pinggang.

(8) Tas untuk Pramuka Puteri (Penegak, Pandega, Pembina, Andalan dan anggota Majelis Pembimbing).

 

 

BAB II

FUNGSI

 

Pt.  4. Fungsi.

a. Pakaian Seragam Pramuka berfungsi sebagai sarana untuk :

b. Menumbuhkan rasa jiwa kesatuan dan jiwa Pramuka.

c. Memberi latihan/pendidikan tentang kerapihan, kesederhanaan, keindahan dan kesopanan.

d. Menanamkan harga diri, kebangsaan nasional, jiwa persatuan dan kesatuan bangsaIndonesia.

e. Menanamkan rasa disiplin.

 

 

BAB III

PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA PUTERI

 

Pt.  5. Pakaian Seragam Harian.

Pakaian Seragam Harian terdiri dari :

a. Tutup Kepala.

b. Baju Pramuka (blus).

c. Rok Pramuka.

d. Pita Leher.

e. Kaos kaki (hanya untuk pramuka Siaga dan Penggalang).

f. Sepatu.

g. Ikat pinggang (hanya untuk Pramuka Penggalang)

h. Tas (hanya untuk Pramuka Penegak, Pramuka Pandega dan Pembina Pramuka, Andalan dan Anggota Majelis Pembimbing).

i. Tanda-tanda Pengenal.

 

Pt.  6. Jenis Pakaian Seragam Harian.

a. Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga.

1) Tutup kepala :

a) dibuat dari kain berwarna coklat tua.

b) berbentuk topi joki dengan lima potongan.

c) pada batas tiap potongan diberi bis ¼ cm berwarna coklat muda.

d) pada bagian atas, tepat pada pertemuan potongan-potongan, diberi bulatan hiasan, bergaris tengah antara 1 sampai 3 cm berwarna coklat tua.

e) bagian belakang dari topi itu diberi ban elastik.

f) leher lidah topi 5 cm.

2) Baju Pramuka/blus :

a) dibuat dari kain berwarna coklat muda.

b) berbentuk baju kurung berlengan pendek.

c) ditambah lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 cm.

e) kerah baju model shiller.

f) tidak memakai buah baju/kancing.

g) tidak memakai lidah bahu.

h. mempunyai dua saku pada bagian muka bawah blus.

i) baju/blus dipakai diluar rok.

3) Rok Pramuka :

a) dibuat dari kain berwarna coklat tua.

b) berbentuk rok lipatan (plooi) yang bagian dalamnya masing-masing 3 cm.

c) jumlah lipatan disesuaikan dengan dengan lingkar pinggang anak didik.

d) panjang rok sampai ke lutut.

4) Pita leher :

a) dibuat dari kain berwarna merah dan putih.

b) – lebar 3 ½ cm panjang 80 cm dan disimpulkan.

- panjang pita dari simpul 7 – 8 cm, karena itu panjang pita leher dapat disesuaikan dengan besar badan pemakai.

c) dikenakan melingkar di bawah kerah baju.

d) diikat dengan simpul mati, berwarna merah disebelah kanan.

5) Kaos kaki :

Kaos kaki pendek, berwarna hitam polos.

6) Sepatu :

a) dibuat dari kulit atau kain kanvas atau bahan lain.

b) model tertutup.

c) berwarna hitam.

d) bertumit rendah.

Catatan :

Sepatu boleh berwarna coklat asal seragam untuk satu perindukan.

Contoh Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga periksa gambar nomor 1.

b. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penggalang :

1) Tutup kepala :

a) dibuat dari anyaman bambu/bahan kain, berwarna cokelat tua.

b) model seperti gambar nomor 2 terlampir.

2) Baju Pramuka/blus :

a) dibuat dari kain berwarna cokelat muda.

b) berbentuk blus.

c) buah baju didepan berwarna sama dengan blusnya.

d) ditambah lipatan selebar 2 ½ cm melintang di dada,

e) berlengan pendek.

f) kerah baju model shiller.

g) memakai lidah bahu selebar 2 ½ cm.

h) blus dipakai dengan bagian bawah dimasukan ke dalam rok.

3) Rok Pramuka :

a) dibuat dari kain berwarna cokelat tua.

b) berbentuk rok dengan bagian depan memakai dua lipatan (stolplooi) masing-masing sedalam 5 cm.

c) bagian belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat.

d) memakai ritsliting di bagian belakang rok (berwarna cokelat tua).

e) dua saku didepan, di atas lipatan rok, memakai tutup, dan memakai lipatan selebar 2 cm (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan).

f) rok memakai ban dan diberi kolong untuk ikat pinggang.

g) memakai ikat pinggang selebar 4 cm berwarna cokelat tua.

h) panjang rok sampai batas lutut .

4) Pita leher :

a) dibuat dari kain berwarna merah putih.

b) – lebar 3 ½ cm panjang 80 cm dan simpulkan.

- panjang pita dari simpul 7-8 cm,karena itu panjang pita leher dapat disesuaikan dengan besar badan pemakai.

c) dikenakan melingkar dibawah kerah baju.

d) diikat dengan simpul mati, warna merah disebelah kanan.

5) Kaus kaki :

Kaus kaki pendek,berwarna hitam polos.

6) Sepatu :

a) dibuat dari kulit atau kain kanvas atau bahan lain.

b) model tertutup.

c) berwarna hitam.

d) bertumit rendah.

Catatan :

Sepatu boleh berwarna cokelat asal seragam untuk satu perindukan.

Contoh Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga periksa gambar Nomor 1.

c. Pakaian Harian Pramuka Penggalang :

1) Tutup kepala :

a) dibuat dari anyaman bambu/bahan kain, berwarna cokelat tua.

b) model seperti gambar nomor 2 terlampir.

2) Baju Pramuka/blus :

a) dibuat dari kain berwarna cokelat muda.

b) berbentuk blus.

c) buah baju di depan berwarna sama dengan blusnya.

d) ditambah lipatan selebar 2 ½ cm.

e) berlengan pendek.

f) kerah baju model shiller.

g) memakai lidah bahu selebar 2 ½ cm.

h) blus dipakai dengan bagian bawah dimasukan ke dalam rok.

3) Rok Pramuka :

a) dibuat dari kain berwarna cekelat muda.

b) berbentuk rok dengan bagian depan memakai dua lipatan (stolplooi) masing-masing sedalam 5 cm.

c) bagian belakang tanpa lipatan hanya menggunakan kupnat.

d) memakai ritsliting di bagian belakang rok (berwarna cokelat tua).

e) dua saku di depan,diatas lipatan rok, memakai tutup dan memakai lipatan selebar 2 cm (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan ).

f) rok memakai ban dan diberi kolong untuk ikat pinggang .

g) memakai ikat pinggang selebar 4 cm berwarna cokelat tua .

h) panjang rok sampai sampai batas lutut.

4) Pita Leher :

a) dibuat dari kain berwarna merah dan putih.

- lebar 3 ½ cm panjang 90 cm dan disimpulkan.

- panjang pia dari simpul 10-15 cm, karena itu panjang pita leher dapat disesuaikan dengan besar badan pemakai.

b) Dikenakan melingkar dibawah kerah baju.

c) Diikat dengan simpul mati, warna merah disebelah kanan.

5) Kaus kaki :

Kaus kaki pendek,berwarna hitam polos.

6) Sepatu :

a) dibuat dari kulit atau kain kanvas atau bahan lain.

b) model tertutup.

c) berwarna hitam.

d) bertumit rendah.

Catatan :

Sepatu boleh berwarna cokelat asal seragam untuk satu perindukan.

7) Tas :

Dilengkapi dengan tas gantung dari bahan dan warna seperti rok atau sepatunya.

Contoh Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga periksa gambar Nomor 2.

d. Pakaian seragam Harian Pramuka Penegak Pandega. :

1) Tutup kepala:

Sama seperti Pt. 6 b.1).

2) Baju Pramuka/blus :

a) Dibuat dari kain berwarna cokelat muda.

b) Model prinses di bagian depannya, sedang bagian belakang dengan kupnat.

c) Berlengan pendek.

d) Kerah model setali.

e) Memakai lidah bahu selebar 3 cm.

f) Dua saku menempel mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping dengan tinggi saku ± 12-14 cm.

g) Di atas saku pada pinggang digunakan ikat pinggang hiasan selebar 2 cm.

h) Ikat pinggang hiasan bagian belakang dipasang mulai dari kupnat belakang dan bagian depan dipasang mulai dari garis prinses; keduanya dipertemukan dengan gesper  yang dipasang mati hingga ujung ikat pinggang hiasan hanya keluar 3 cm dari gesper.

i) Panjang blus sampai garis pinggul dikenakan di luar rok..

3) Rok Pramuka :

a) dibuat dari kain berwarna cokelat tua.

b) Model tanpa lipatan, bagian bawah melebar (model ”A”)

c) panjang rok 5 cm di bawah lutut.

d) memakai ritsliting berwarna cokelat tua yang dipasang pada bagian belakang..

4) Pita leher :

a) dibuat dari kain berwarna merah dan putih,

b) – lebar 3 ½ cm panjang 110 cm dan disimpulkan .

- panjang pita dari simpul 10-15 cm karena itu panjang pita leher dapat disesuaikan dengan besar badan pemakai.

c) dikenakan melingkar dibawah kerah baju.

d) diikat dengan simpul mati, warna merah di sebelah kanan.

5) Kaus kaki;

tanpa kaos kaki

6) Sepatu :

a) sepatu dari kulit atau kain kanvas atau bahan lainnya.

b) model tertutup.

c) berwarna hitam.

d) bertumit rendah.

Catatan :

Sepatu boleh berwarna cokelat asal seragam untuk satu Ambalan atau Racana

7) Tas

Dilengkapi dengan dengan tas gantung dari bahan warna seperti rok atau sepatunya

Contoh Pakaian Seragam Harian Penegak dan Pramuka Pandega periksa gambar nomor 3

d. Pakaian Seragam Harian Pembina Pramuka :

1) Tutup kepala :

a) dibuat dari  kain, berwarna cokelat tua.

b) berbentuk peci

c) tinggi bagian depan 5 ½ cm sedang bagian  belakang terbuka melengkung dengan jarak 3 cm

d) bagian samping kiri diberi lipatan lengkung untuk tempat tanda topi .

2) Baju Pramuka/blus :

Seperti Pt. 6 c 2).

3) Rok Pramuka:

a) dibuat dari bahan berwarna cokelat tua.

b) model rok lurus.

c) memakai lipatan di belakang (plotte plooi)

d) memakai resleting berwarna cokelat tua yang dipasang dibelakang.

e) panjang rok  ± 5 cm di bawah lutut.

4) Pita leher.

Sama seperti Pt. 6 c 4)

5) Kaos kaki :

Tanpa kaos kaki.

6) Sepatu

Sama seperti Pt. 6. c 6)

7) Tas

Dilengkapi dengan tas gantung dari bahan kulit atau bahan lainnya berwarna sesuai dengan sepatunya.

Contoh Pakaian seragam Harian Pembina Pramuka periksa gambar No.4.

e. Pakaian Seragam Harian Andalan dan Majelis Pembimbing   :

1) Tutup kepala :

Sama seperti Pt.6 d 1)

2) Baju Pramuka/blus:

a) dibuat dari bahan berwarna cokelat muda.

b) berbentuk blus seperti tersebut pada Pt.6 c2.

c) tanpa lidah bahu dan tanpa ikat pinggang hiasan

d) lengan blus ¾ panjang.

3) Rok  Pramuka :

Seperti Pt.6 d 3).

4) Pita leher.

a) warna sama dengan pita leher Pembina Pramuka tidak diikat simpul tetapi disilang memakai lencana harian tunas kelapa.

b) bagian yang berwarna merah terletak disebelah luar (atas) dengan ujung silangnya ada di sebelah kanan.

c) panjang pita dari silang disesuaikan dengan besart badan (6-7 cm)

5) Kaos kaki :

Tanpa kaos kaki.

6) Sepatu

a) dibuat dari kulit.

b) model tertutup.

c) berwarna hitam.

d) bertumit rendah (3-4 cm)

7) Tas

Dilengkapi dengan tas berwarna sesuai dengan sepatunya..

Contoh Pakaian Seragam Harian Andalan dan Anggota Majelis Pembimbing periksa gambar No.6.

 

Pt.  7. Tanda-Tanda Pengenal.

Tanda-tanda pengenal Gerakan Pramuka dan pemakaiannya diatur dalam petunjuk        penyelenggaraan tersendiri.

 

Pt.  8. Pakaian Seragam Perkemahan, kerja bakti dan olah raga.

a. Umum.

1) Pada saat Pramuka Puteri melakukan kegiatan berkemah, olah raga, kerja bakti dan lain-lainnya dapat mengenakan pakaian seragam perkemahan.

2) Pakaian perkemahan tidak merupakan keharusan, tetapi diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini dengan maksud untuk menjamin keseragaman, keserasian, kepantasan dan kepraktisan.

b. Pakaian Seragam Perkemahan Pramuka Siaga.

1) Tutup kepala :

Dapat menggunakan topi Pramuka siaga.

2) Baju.

a) dibuat dari bahan kaos model oblong berwarna cokelat muda polos.

b) berlengan pendek.

c) diberi gambar (cetak) lambang tunas kelapa di bagian dada.

d) dipakai di luar celana.

3) Celana :

a) dibuat dari kain berwarna cokelat tua.

b) model pendek ± 5 cm diatas lutut.

c) memakai pinggang elastik.

4) Kaos kaki

Kaos kaki pendek berwarna hitam.

5) Sepatu.

a) model tertutup.

b) boleh menggunakan sepatu olah raga.

Bila menggunakan tutup kepala yang lain harus keseragaman untuk seluruh perindukan Siaga yang bersangkutan. Demikian pula sepatu model lain asal tertutup, dan dan dapat tidak memakai kaos kaki asal seluruh Perindukan tidak memakainya. Warna sepatu dan kaos kaki dapat ditentukan sendiri asal seluruh prindukan seragam.

Contoh  pakaian seragam perkemahan Pramuka Siaga periksa gambar No.1.

c. Pakaian seragam Perkemahan Pramuka Penggalang.

1) Tutup kepala ;

Dapat memilih model dan warna sendiri, asal seragam untuk semua anggota regu atau pasukan yang bersangkutan.

2) Baju.

a) dibuat dari bahan kaos model oblong berwarna cokelat muda polos.

b) berlengan pendek.

c) diberi gambar (cetak) lambing tunas kelapa di dada.

d) dipakai dalam atau luar celana.

3) Celana.

a) dibuat dari kain berwarna cokelat tua polos.

b) model dapat dipilih sendiri, misalnya model celana rok, celana pendek, celana panjang (bukan cutbrai) asal seragam untuk seluruh regu/pasukan.

4). Kaos kaki.

Tidak diwajibkan memakai kaos kaki tetapi jika memakai kaos kaki hendaknya disesuaikan dengan sepatunya.

5).Sepatu.

Model dan warna sepatu dapat dipilih sendiri, asal serasi dan seragam untuk seluruh anggota regu/pasukan. Seragam untuk seluruh anggota  regu/pasukan.

Contoh pakaian seragam Perkemahan Pramuka Penggalang periksa gambar Nomor 2.

d. Pakaian seragam Perkemahan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

1) Tutup kepala ;

Dapat menentuka model dan warna sendiri, asal seragam untuk semua anggota Sangga/ Ambalan dan Racana  yang bersangkutan.

2) Baju.

Sama seperti Pt. 8 c2).

3) Celana.

Sama seperti Pt. 8 c3

4) Kaos kaki.

Sama seperti Pt. 8 c4

5).Sepatu.

Sama seperti Pt. 8.c 5

Contoh Pakaian Seragam Perkemahan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega periksa gambar No.3.

e. Pakaian Seragam Pembina Pramuka .

1) Tutup Kepala

Dapat menentukan bentuk dan warna sendiri, asal seragam untuk semua Pembina Pramuka dalam Gugusdepan yang bersangkutan.

2) Baju.

Sama seperti Pt. 8 c2)

3) Celana:

a) dibuat dari kain berwarna cokelat tua.

b) model penjang sampai mata kaki.

c) lembar bagian bawah sepantasnya.

4) Kaos kaki.

Sama seperti Pt. 8 c 4)

5) Sepatu

Sama seperti Pt. 8 C5)

Contoh Pakaian seragam Perkemahan Pembina Pramuka periksa gambar no.4

f. Pakaian Seragam Perkemahan Andalan dan Anggota Mejelis Pembimbing.

Jika mereka mengikuti kegiatan perkemahan olah raga dan sebagainya dapat menggunakan pakaian seragam perkemahan pembina Pramuka Puteri.

Contoh pakaian seragam perkemahan periksa gambar No.4

 

Pt.  9. Pakaian Seragam Pramuka khusus.

Pengertian :

Pada dasarnya pakaian seragam Pramuka Puteri seperti pakaian seragam Pramuka tersebut pada Bab III di atas.

Apabila karena pertimbangan agama, adat dan lingkungan (upacara, resepsi dan peristiwa lainnya) tidak dapat mengenakan pakaian seragam Pramuka sebagai mana ditetapkan di atas, maka Pramuka Putri dapat mengenakan pakaian seragam Pramuka Khusus seperti tersebut pada pada petunjuk berikut ini :

a. Tutup kepala:

1) Berwarna cokelat muda.

2) Berbentuk : a) kerudung panjang .

b) kerudung bujur sangkar atau segi tiga.

c) topi pakai elastik.

3) Dapat tanpa tutup kepala.

b. Baju Pramuka/blus.

Sesuai peraturan umum tetapi berlengan panjang.

c. Rok Pramuka:

Model rok panjang atau model sarung pakai ritsliting berwarna cokelat tua.

d. Kaos kaki:

Sama dengan peraturan umum.

e. Sepatu.

Sama dengan paraturan umum .

f. Tas :

Memakai tas tangan sesuai dengan warna sepatu.

 

Pt. 10. Pakaian Tambahan.

Dapat menggunakan jaket sebagai pakaian tambahan, dengan petunjuk sebagai berikut :

a. Warna cokelat tua sesuai dengan rok.

b. Dapat digunakan warna lain sebagai tanda pengenal untuk satu kesatuan.

c. Model lengan panjang.

d. Model kerah dapat ditentukan sendiri, asal seragam untuk tiap regu/pasukan.

e. Panjang badan jaket melebihi baju.

 

Pt. 11. Pakaian Seragam Satuan Karya.

Pakaian seragam untuk anggota Satuan Karya adalah sama dengan Pramuka Penegak atau Pramuka Pandega, seperti tersebut dalam Pt. 6 c dengan memakai tanda-tanda satuan karya menurut peraturan yang berlaku tentang pemakaian tanda pengenal Gerakan Pramuka.

 

 

BAB IV

PAKAIAN SERAGAM PARMUKA PUTERA

Pt. 12. Pakaian Sergam Harian.

Yang termasuk pakaian seragam harian dalam petunjuk penyelenggaan ini adalah :

a. Tutup kepla, yaitu topi baret, peci atau topi rimba.

b. Baju Pramuka (kemeja).

c. Celana Pramuka.

d. Setangan leher.

e. Kaoskaki

f. Sepatu

g. Ikat pinggang.

Tanda pengenal yang ditempelkan pada pakaian seragam tersebut diatur dengan petunjuk penyelenggaraan tersendiri.

 

Pt. 13. Jenis Pakaian Seragam Harian .

a. Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga.

1) Tutup Kepala:

a) dibuat dari kain berwarna cokelat tua.

b) berbentuk baret.

c) dikenakan diatas kepala dengan tepi mendatar, tetapi bagian atasnya ditarik miring kekanan sedikit.

d) tanda topi terletak di atas pelipis sebelah kiri.

2) Baju Pramuka/kemeja.

a) dibuat dari kain berwarna cokelat muda.

b) berbentuk baju kurung.

c) berlengan pendek

d) kerah baju model shiler.

e) tidak memakai lidah bahu.

f) tidak memakai buah baju/kancing (kalau diperlukan cukup dengan satu buah baju/kancing atau memakai ritsliting pendek.).

g) diberi lipatan hiasan melintang di dada.

h) memakai dua saku bagian muka bawah baju.

i) baju dikenakan di luar celana.

3) Celana pramuka:

a) dibuat dari kain berwarna cokelat tua.

b) berbentuk celana pendek.

c) tidak memakai ikat pinggang.

d) diberi ban elastik/karet.

e) dua saku celana masing-masing disebelah kiri dan kanan

f) memakai buah baju (kancing) atau retleting di bagian depan celana.

4) Setangan leher.

a) dibuat dari kain berwarna merah putih.

b) berbentuk segi tiga sama kaki.

c) – sisi panjang 90 cm dengan sudut 90o.

- panjang sisi setangan leher dapat disesuaikan dengan tinggi badan pemakai.

d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher.

e) dikenakan di bawah kerah baju.

f) setangan leher dilipat sedemikian rupa sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaioan setangan leher tampak rapih.

g. cara melipatnya adalah sebagai berikut.

(1) dilipat empat kali sejajar dengan sisi terpanjang, dengan arah yang sama.

(2) Sebagai lipatan terakhir (ke lima) dilakukan dengan membagi dua sama lebar lipatan itu kearah memanjang.

5) Kaus kaki :

a) Kaus kaki pendek.

b) Berwarna hitam polos(tidak bergambar hiasan).

6) Sepatu :

a) dibuat dari kulit atau kain atau bahan lainnya.

b) berbentuk sepatu rendah (bukan lars).

c) berwarna hitam atau cokelat asal seragam untuk satu perindukan.

Contoh pakaian seragam harian Pramuka Siaga periksa gambar No, 8.

b. Pakaian seragam Harian Pramuka Penggalang.

1) Tutup kepala :

Sama seperti Pt.13.a 1) (Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga).

2) Baju Pramuka:

a) dibuat dari kain berwarna cokelat muda.

b) berbentuk kemeja pendek.

c) kerah baju model kerah dasi.

d) memakai lidah baju.

e) diberi buah baju (kancing) sebanyak 5 bh di bagian depan,

f) memakai dua saku di dada kiri dan dada kanan.

g) ditambah lipatan saku tengah.

h) memakai tutup saku

i) bagian bawah baju dikenakan di dalam celana.

3) Celana Pramuka:

a) dibuat dari kain berwarna cokelat tua.

b) berbentuk celana pendek.

c) mempunyai dua saku disamping kiri dan kanan.

d) memakai ikat pinggang yang dibuat dari kulit atau kain kanvas, berwarna hitam selebar  ± 3 cm.

e) pada bagain bahan celana dibuat tempat ikat pinggang (kolongan sebanyaklimabuah).

f) memakai buah baju atau ritsliting dibagain depan celana.

4) Setangan leher.

a) dibuat dari kain berwarna merah putih.

b)  Berbentuk segi tiga sama kaki.

c) – sisi panjang 90 cm dengan sudut 90o.

- panjang sisi setangan leher dapat disesuaikan dengan tinggi badanpemakai.

d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher.

e) Dikenakan di bawah kerah baju.

f) Setangan leher dilipat sedemikian rupa sehingga warna merah putih tampak  dengan jelas, dan pemakaian setangan leher tampak rapih.

g) Cara melipatnya adalah sebagai berikut.

(1) dilipat empat kali sejajar dengan sisi terpanjang, dengan arah yang sama.

(2) Sebagai lipatan terakhir (ke lima) dilakukan dengan membagi dua sama  lebar lipatan itu kearah memanjang

5) Kaos kaki:

a) Kaos kaki pendek.

b) Berwarna hitam polos (tidak bergambar hiasan).

6) Sepatu:

a) dibuat dari kulit atau kain kanvas atau bahan lainnya,

b) berbentuk sepatu rendah (bukan lars)

c) berwarna hitam.

Catatan :

Ikat pinggang dan sepatu dapat berwarna cokelat asal seragam untuk Regu/Pasukan.

Contoh pakaian seragam Pramuka Penggalangperiksa gambar No.9

c. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega :

1) Tutup kepala :

Sama seperti Pt.13 a 1) (Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga/Penggalang).

2)  Baju Pramuka :

Sama seperti Pt.13. b 2) (Pakaian Seragam Harian Penggalang ).

3) Celana:

a) dibuat dari kain cokelat tua,

b) berbentuk celana panjang,

c) memakai dua saku sampingkiri dan kanan serta dua saku dibagian belakang dengan memakai tutup dan buah baju (kancing).

d) memakai ikat pinggang yang dibuat dari kulit atau kain kanvas atau bahan lainnya berwarna hitam selebar ± 3 cm.

e) pada bagian ban  celana dibuat tempat ikat pinggang (kolongan) sebanyaklimabuah,

f) pada bagian depan celana memakai buah baju atau ritsliting.

4) Setangan leher.

a) dibuat dari kain berwarna merah putih.

b) Berbentuk segi tiga sama kaki.

c) -sisi panjang 120 cm dengan sudut 90o.

- panjang sisi setangan leher dapat disesuaikan dengan tinggi badan pemakai.

d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher.

e) dikenakan di bawah kerah baju.

f) Setangan leher dilipat sedemikian rupa sehingga warna merah putih tampak  dengan jelas, dan pemakaian setangan leher tampak rapih.

g) Cara melipatnya adalah sebagai berikut.

(1) dilipat empat kali sejajar dengan sisi terpanjang, dengan arah yang sama.

(2) sebagai lipatan terakhir (kelima) dilakukan dengan membagi dua sama  lebar lipatan itu ke arah memanjang

5) Kaos kaki:

a) kaos kaki pendek.

b) berwarna hitam polos (tidak bergambar hiasan).

6) Sepatu:

a) dibuat dari kulit atau kain kanvas atau bahan lainnya,

b) berbentuk sepatu rendah (bukan lars)

c) berwarna hitam.

Catatan :

Ikat pinggang dan sepatu dapat berwarna cokelat asal seragam untuk satu Ambalan atau Racana.

Contoh pakaian seragam Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega periksa gambar No.9

d. Pakaian seragam harian Pembina Pramuka, Andalan dan anggota Majelis Pembimbing

1) Tutup Kepala :

a) dibuat dari kain berwarna hitam polos (tidak berhiasan)

b) berbentuk peci nasional,

c) dikenakan diatas kepala gak miring sedikit kekanan.

2) Baju Pramuka:

Sama seperti Pt.13 b 2) (Pakaian Seragam Harian Pramuka Penggalang/Penegak.)

3) Celana Pramuka:

Sama seperti Pt.13 c 3) (Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak.)

4) Setangan leher:

Sama seperti Pt.13 c 4 ) (Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak.)

5) Kaos kaki:

Sama seperti Pt.13 c 5 ) (Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak.)

6) Sepatu:

Sama seperti Pt.13 c 6) (Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak.)

Contoh pakaian seragam harian Pembina Pramuka, Andalan dan Anggota Majelis Pembimbing periksa gambar no.11

 

 Pt. 14. Pakaian Seragam Perkemahan, Kerja Bakti dan Olah Raga.

a. Umum.

1) Dalam perkemahan, kerja bakti,olah raga atau kegiatan lainnya, pimpinan kegiatan tersebut dapat memberi ketentuan lain tentang pemakaian pakaian seragam Pramuka, yang khusus berlaku selama mengikuti kegiatan tersebut tanpa meninggalkan atau menyimpang dari tujuan pemakaian seragam Pramuka.

2) Pada saat Pramuka putra melakukan kegiatan berkemah, kerja bakti, olah raga dan lain-lain diusahakan sejauh mungkin agar memakai pakaian seragam yang disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

3) Pada umumnya pakaian seragam untuk kegiatan-kegiatan tersebut dinamakan Pakaian Seragam Perkemahan.

4) Pakaian Seragam Perkemahan tidak merupakan keharusan, tetapi diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini dengan maksud untuk menjamin keseragaman, keserasian, kepantasan dan kepraktisan.

b. Pakaian Seragam Perkemahan Pramuka Siaga.

1) Tutup Kepala :

a) dibuat dari kain berwarna cokelat tua,

b) berbentuk topi lapangan.

2) Baju Perkemahan :

a) dibuat dari bahan kaos model oblong.

b) berlengan pendek.

c) berwarna cokelat muda.

d) diberi gambar (cetak) lambing tunas kelapa di dada sebelahkiri.

3).Celana Perkemahan :

a) dibuat dari bahan berwarna cokelat tua,

b) model celana pendek.

c) memakai ban elastik.

4) Kaos kaki.

a) kaus kaki pendek.

b) berwarna hitam polos.

5) Sepatu:

a) model tertutup, memakai tali.

b) boleh menggunakan sepatu model olah raga.

Catatan:

Bila digunakan tutup kepala yang lain harus ada keseragaman untuk seluruh Perindukan Siaga yang bersangkutan. Demikian pula sepatu model lain asal tertutup, dan dapat tidak memakai kaus kaki asal seluruh perindukan tidak memakainya. Warnanya dapat ditentikan sendiri  putih, hitam atau biru asal seluruh perindukan seragam.

Contoh pakaian seragam Perkemahan Pramuka Siaga periksa gambar No. 8.

c. Pakaian Seragam Perkemahan Pramuka Penggalang.

1) Tutup Kepala :

a) dibuat dari kain berwarna cokelat tua,

b) berbentuk topi lapangan.

2) Baju Perkemahan :

a) dibuat dari bahan kain berwarna cokelat muda..

b) berlengan pendek.

c) berbentuk kaos oblong.

d) diberi gambar (cetak) lambang tunas kelapa di dada sebelah kiri.

3).Celana Perkemahan :

a) dibuat dari bahan berwarna cokelat tua,

b) model celana pendek.

c) memakai ikat pinggang.

4)  Kaos kaki.

Sama seperti Pt.14 b 4) (Pakaian Seragam Perkemahan Pramuka Siaga)

5) Sepatu..

Sama seperti Pt.14 b 5) (Pakaian Seragam Perkemahan Pramuka Siaga)

d.  Pakaian Seragam Perkemahan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

1) Tutup Kepala :

a) dibuat dari kain berwarna cokelat tua,

b) berbentuk topi rimba atau topi lapangan.

2) Baju Perkemahan :

Sama seperti Pt.14 c 2) (Pakaian Seragam Perkemahan Pramuka Penggalang)

3).Celana Perkemahan :

a) dibuat dari bahan berwarna cokelat tua,

b) model celana panjang.

c) memakai ikat pinggang.

d) memakai dua saku di samping kanan dan kiri, serta dua saku dibagian belakang dengan memakai tutup dan  buah baju (kancing)

4)  Kaos kaki.

Sama seperti Pt.14 b 4) (Pakaian Seragam Perkemahan Pramuka Siaga/Penggalang)

5) Sepatu.

Sama seperti Pt.14 b 5) (Pakaian Seragam Perkemahan Pramuka Siaga)

e. Pakaian Seragam Perkemahan Pembina Pramuka dan Anggota Majelis Pembimbing. .

1) Tutup Kepala :

Sama seperti Pt.14 d 1) (Pakaian Seragam Pramuka Penegak)

2) Baju Perkemahan :

Sama seperti Pt.14 c 2) (Pakaian Seragam Perkemahan Pramuka Penggalang)

3).Celana Perkemahan :

Sama seperti Pt.14 d 3) (Pakaian Seragam Perkemahan Pramuka Penegak dan Pandega.)

4)  Kaos kaki.

Sama seperti Pt.14 b 4) (Pakaian Seragam Perkemahan Pramuka Siaga)

5) Sepatu.

Sama seperti Pt.14 b5) (Pakaian Seragam Perkemahan Pramuka Siaga)

 

Pt. 15. Pakaian Seragam Anggota Satuan Karya.

Pakaian Seragam Pramuka untuk Anggota stuan karya, sama dengan pakaian seragam Harian Pramuka Penegak/Pandega (tersebut dalam Pt.13c) dengan memakai tanda-tanda satuan karya menurut peraturan yang berlaku tentang pemakaian tanda pengenal Gerakan Pramuka.

 

Pt. 16. Tutup Kepala untuk di Lapangan.

a. Untuk kegiatan di lapangan semua anggota Gerakan Pramuka boleh menggunakan topi rimba berwarna cokelat tua.

b. Untuk pembina Pramuka Andalan dan anggota Mabi, selain menggunkaan topi rimba, dibenarkan juga memakai topi pet atau topi lapangan berwarna cokelat tua, dengan tanda topi tertentu.

Catatan:

Dapat juga menggunakan topi anyaman dari bambu/rotan.

 

Pt. 17. Pakaian tambahan.

a. Jaket.

1) Untuk waktu dingin dapat digunakan jaket.

2) Secara umum digunakan warna cokelat tua sesuai dengan celana.

3) Dapat digunakan warna lain sebagai tanda pengenal untuk kesatuan.

4) Model lengan panjang.

5) Model kerah dapat ditentukan, asal seragam untuk tiap regu/pasukan.

6) Panjang badan jaket melebihi ban pinggang celana.

b.Pakaian Seragam Pramuka untuk diluar Negeri.

Pakaian Seragam Pramuka untuk diluar negeri pada umumnya sama dengan seragam Pramuka, hanya diberi badge yang ditentukan. Khusus untuk musim dingin (winter) dapat memakai jaket dan bagi Siaga dibenarkan memakai celana panjang.

c. Pakaian seragam Kerja Kwartir.

Pakaian Seragam Kerja di Kwartir akan ditentukan dalam petunjuk penyelenggaraan tersendiri.

 

 

BAB V

TATA CARA PEMAKAIAN

 

Pt. 18. Tata cara Pemakaian Seragam Pramuka.

a. Seorang calon anggota Pramuka yang belum dilantik/dikukuhkan atau belum mendapat perestua, dengan mengucap Satya Pramuka(janji), hanya dibenarkan memakai pakaian seragam tanpa tutup kepala, tanpa setangan leher dan tanpa menggunakan tanda pengenal Gerakan Pramuka.

b. Seorang anggota gerakan Pramuka yang telah memenuhi syarat dan dilantik/dikukuhkan atau mendapat perestuan berhak memakai pakaian seragam Pramuka lengkap dengan setangan lehir dan tutup kepala serta tanda pengenal Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang berhubungan dengan usia golongan dan tingkatan.

c. Pakaian Seragam Pramuka harus dikenakan oleh mereka yang berhak,secara lengkap,rapih,dan benar,sesuai dengan ketentuan yang berlaku lebih-lebih si pemakai bergerak dimuka umum.

d. Pakaian seragam Pramuka dikenakan hanya bilamana yang bersangkutan bertindak sebagai anggota Gerrakan Pramuka yang melaksanakan tugas atau kegiatan kepramukaan.

e. Pada saat seorang anggota pramuka bertindak sebagaiu anggota organisasi lain, yang sedang melakukan tugas atau kegiatan organisasi tersebut, tidak dibenarkan memakai pakaian Seragam Pramuka dan/atau tanda pengenal Gerakan Pramuka.

f. Pada saat seorang anggota Gerakan Pramuka sebagai anggota organisasi atau badan politik, yang sedang melakukan tugas atau kegiatan organisasi atau badan politik tersebut, dilarang keras memakai seragam Pramuka dan/atau tanda pengenal Gerakan Pramuka.

g. Pada saat seorang anggota Gerakan Pramuka bertindak sebagai anggota gerakan Pramuka, dan melaksanakan tugas dan kegiatan kepramukaan, tidak dibenarkan memakaian pakaian seragam dan atau tanda pengenal organisasi/badan lain diluar gerakan Pramuka.

h. Untuk menjaga harkat dan martabat Gerakan Pramuka, maka setiap anggota Gerakan Pramuka, yang menggunakan pakaian seragam Pramuka, bertanggung jawab atas nama baik Gerakan Pramuka dan harus bersikap atau bertindak sesuai dengan Satya Darma Pramuka.

i. Pakaian Seragam Pramuka juga dipakai pada saat seorang anggota Gerakan Pramuka atas nama Gerakan Pramuka, mengikuti upacara-upacara Hari Besar Nasional, Upacara dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan Pemerintah atau organisasi lain, yang sesuai Dengan prinsip pemdidikan,dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

j. Pakaian kerja atau oleh raga hendaknya diusahakan seragam bagi seluruh anggota Gugusdepan atau Satuan Karya, dan dengan sepengetahuan dan Persetujuan Kwartir yang bersangkutan.

k. Pakaian kerja atau oleh raga tersebut hanya dipakai selama mengikuti kegiatan tersebut.

l. Kwartir atau satuan Gerakan Pramuka, dan setiap anggota Gerakan Pramuka berkewajiban untuk saling memperingatkan dan saling membetulkan cara pemakaian pakaian serragam Pramuka yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk penyelenggaraan ini, dengan cara menegur yang baik dan bijaksana , dan bernilai pendidikan.

 

 

BAB VI

PENUTUP

 

Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini, akan diatur kemudian oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

 

Jakarta, 18 Juni 1981.

Ketua Kwartir Nasional.

 

Letjen TNI (Purn) Mashudi.

 

 

 

 

 

 


PP No 09 tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lemdika

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

KEPUTUSAN

KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR : 09/TAHUN 1999

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA PENDIDIKAN KADER GERAKAN PRAMUKA

TINGKAT NASIONAL

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Menimbang          :    1.  Bahwa Petunjuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 064 Tahun 1995 perlu ditinjau dan disesuaikan dengan kebutuhan Gerakan Pramuka.

2.  Bahwa sehubungan dengan itu perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka untuk menggantikan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 064 Tahun 1995;

 

Mengingat            :    1.  Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;

2.  Rencana Strategik Gerakan Pramuka 1999-2004;

3.  Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 059/KN/74 Tahun 1974, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Lembaga-lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka;

4.  Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 064 Tahun 1995, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional;

5.  Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 029 Tahun 1996, tentang Penyempurnaan Organisasi Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional;

 

Memperhatikan    :    Arahan Pimpinan dan saran Andalan Nasional Gerakan Pramuka;

 

 

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan         :

 

Pertama                :    Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 064 Tahun 1995, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Lembagan Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional dan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 029 Tahun 1996, tentang Penyempurnaan Organisasi Lembaga Pendidikan Kader Gerkaan Pramuka Tingkat Nasional.

 

Kedua                  :    Memberlakukan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Organisasi Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

 

Ketiga                  :    Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

 

Dengan catatan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

 

 

Ditetapkan di    :    Jakarta

Pada tanggal     :    16 Juni 1999

 

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

 

 

 

 

H.A. Rivai Harahap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN

KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR : 09/TAHUN 1999

ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA PENDIDIKAN KADER GERAKAN PRAMUKA

TINGKAT NASIONAL

BAB I

KETENTUAN DASAR

 

Pasal 1        Kedudukan

 

  1. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional disingkat Lemdikanas, adalah Badan Pelaksana Tingkat Pusat Kwartir Nasional.

 

  1. Lemdiknas dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Kwartir Nasional c.q. Ka Kwarnas.

 

Pasal 2        Tugas

 

Lemdiknas bertugas menyelenggarakan :

1)       Pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa Gerakan Pramuka, meliputi : Pembina dan Pembantu Pembina Pramuka, Pelatih Pembina, Pamong Saka, Instruktur Saka, Pembina Gudep dan Pengelola Kwartir, Staf/Pembina Profesional, Andalan, Pembantu Andalan dan Anggota Mabi,

2)       Pengkajian dan pengembangan terhadap materi, metode dan kurikulum guna diterapkan kepada penyelenggaraan pelatihannya.

 

Pasal 3        Fungsi

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas ini, Lemdiknas menyelenggarakan fungsi-fungsi :

1)       Pemantapan orang dewasa dalam Gerakan Pramuka yang berkualifikasi, bermotivasi dan kompeten sesuai dengan fungsi yang diembannya masing-masing.

2)       Mengkaji pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dan mengembangkan kurikulum pelatihan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Komisi Pembinaan Orang Dewasa.

3)       Pengendalian mutu hasil pelatihan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sesuai ketentuan dan standar kepramukaan.

4)       Pengembangan kemampuan pendidikan dan pelatihan yang terpadu, di tingkat nasional, daerah dan cabang.

5)       Pembinaan perpustakaan khusus kepramukaan.

6)       Lain-lain yang diberikan oleh Pimpinan Kwarnas.

 

 

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

 

Pasal 4        Susunan Organisasi

 

  1. Organisasi Lemdikanas disusun sebagai berikut :

1)       Kepala Lemdikanas

2)       Wakil Kepala Lemdikanas

3)       Dewan Pelatih

4)       Sekretaris Lemdikanas

5)       Biro Pelatihan Kepramukaan

6)       Biro Pelatihan Profesi

7)       Perpustakaan

8)       Kursus-kursus

 

  1. Struktur Organisasi Lemdikanas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

 

Pasal 5        Kepala Lemdikanas

 

  1. Kepala Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional, yang selanjutnya disingkat Ka Lemdikanas, adalah Andalan Nasional, sebagai unsur pelaksana Pimpinan Kwarnas dalam menyelenggarakan manajemen Lemdikanas.

 

  1. Ka Lemdikanas mempunyai tugas :

1)       Memimpin Lemdikanas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lemdikanas;

2)       Menentukan kebijakan yang meliputi penentuan program pendidikan dan pelatihan orang dewasa, program pengkajian dan pengembangan, kurikulum dan metode pendidikan dan pelatihan;

3)       Mengembangkan sistem penyelenggaraan dan perangkat pendidikan dan pelatihan orang dewasa Gerakan Pramuka, baik di tingkat pusat, daerah maupun cabang;

4)       Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Pimpinan Kwarnas.

 

  1. Ka Lemdikanas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Kwarnas c.q. Ka Kwarnas.

 

Pasal 6        Wakil Kepala Lemdikanas

 

  1. Wakil Kepala Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional, yang selanjutnya disingkat Waka Lemdikanas, adalah unsur yang membantu Ka Lemdikanas mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Lemdikanas.

 

  1. Waka Lemdikanas mempunyai tugas :

1)       Membantu Ka Lemdikanas dalam mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Lemdikanas;

2)       Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi penerapan ketentuan/peraturan/prosedur secara konsisten;

3)       Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pembinaan administrasi dan kelembagaan di lingkungan Lemdikanas;

4)       Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ka Lemdikanas.

 

  1. Waka Lemdikanas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab langsung kepada Ka Lemdikanas.

 

Pasal 7        Dewan Pelatih

 

  1. Dewan Pelatih adalah dewan yang anggotanya terdiri dari Pelatih Pembina Pramuka dan para ahli yang keahliannya dibutuhkan bagi pendidikan dan pelatihan orang dewasa Gerakan Pramuka.

 

  1. Anggota Dewan Pelatih diangkat oleh Ka Kwarnas atas rekomendasi Ka Lemdikanas.

 

  1. Dewan Pelatih mempunyai tugas memberikan konsultasi, gagasan, pendapat kepada Ka Lemdikanas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan bagi orang dewasa Gerakan Pramuka dan kepramukaan.

 

  1. Dewan Pelatih mempunyai fungsi sebagai nara sumber bagi Ka Lemdikanas.

 

Pasal 8        Sekretariat Lemdikanas

 

  1. Sekretariat Lemdikanas selanjutnya disingkat Set Lemdikanas adalah Unsur Pelayanan Lemdikanas, yang bertugas membantu Ka Lemdikanas dalam menyelenggarakan dukungan administrasi dan pembinaan organisasi.

 

 

 

  1. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Set Lemdikanas mempunyai fungsi :

1)       Penyelenggaraan Administrasi Umum.

2)       Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian.

 

  1. Set Lemdikanas dipimpin Sekretaris Lemdikanas selanjutnya disingkat Ses Lemdikanas yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Ka Lemdikanas.

 

  1. Set Lemdikanas terdiri atas empat bagian, yang masing-maisng dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yaitu :

1)       Bagian Tata Usaha

2)       Bagian Urusan Dalam

3)       Bagian Sarana dan Prasarana

4)       Bagian Perencanaan dan Anggaran

 

  1. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1)       Penyelenggaraan administrasi umum, tata-usaha serta produksi dan reproduksi.

2)       Administrasi personel.

3)       Administrasi Pelatih Pembina Pramuka dan alumni Lemdikanas.

 

  1. Bagian Urusan Dalam mempunyai fungsi :

1)       Penyelenggaraan urusan rumah tangga, meliputi protokol, pengamanan, angkutan dan perjalanan.

2)       Administrasi pelayanan keuangan.

 

  1. Bagian Sarana dan Prasana mempunyai fungsi :

1)       Administrasi materiel, sarana dan prasarana.

2)       Penyediaan dan penyiapan sarana dan alat penolong instruksi.

 

  1. Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai fungsi :

1)       Perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengendaliannya.

2)       Penyiapan evaluasi dan laporan kegiatan pelaksanaan program Lemdikanas.

 

Pasal 9        Biro Pelatihan Kepramukaan

 

  1. Biro Pelatihan Kepramukaan, selanjutnya disingkat Rolat Pram, adalah unsur pelaksanaan Lemdikanas, yang bertugas membantu Ka Lemdikanas dalam penyelenggaraan pelatihan ketrampilan bagi orang dewasa Gerakan Pramuka, khususnya Pembina dan Pembantu Pembina Pramuka, Pelatih Pembina, Pamong Saka dan Instruktur Saka.

 

  1. Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam butir a di atas, Rolat Pram mempunyai fungsi :

1)       Pengkajian dan pengembangan materi, metode dan kurikulum pelatihan ketrampilan kepramukaan.

2)       Pengarahan, perencanaan dan pengendalian atas penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kepramukaan.

3)       Evaluasi dan pengendalian mutu pelatihan ketrampilan kepramukaan.

 

  1. Rolat Pram dipimpin oleh Kepala Biro Pelatihan Kepramukaan selanjutnya disingkat Ka Rolat Pram, yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab langsung kepada Ka Lemdikanas.

 

  1. Rolat Pram terdiri dari :

1)       Kelompok Fungsional Bidang Kepramukaan.

2)       Kelompok Fungsional Bidang Ketrampilan Kepramukaan.

3)       Kelompok Fungsional Bidang Kepelatihan Orang Dewasa.

4)       Subbag Administrasi.

 

  1. Kelompok Fungsional Bidang, sesuai lingkup bidangnya mempunyai tugas :

1)       Mengkaji dan mengembangkan materi, metode dan kurikulum pelatihan ketrampilan kepramukaan.

2)       Mengarahkan, merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kepramukaan sesuai kebijakan Ka Lemdikanas.

3)       Mengevaluasi dan menyelenggarakan pengendalian mutu pelatihan.

 

  1. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

 

Pasal 10      Biro Pelatihan Profesi

 

  1. Biro Pelatihan Ketrampilan Profesi, selanjutnya disingkat Rolat Prof, adalah unsur pelaksana Lemdiknas, yang bertugas membantu Ka Lemdikanas dalam penyelenggaraan pelatihan ketrampilan manajemen dan profesi bagi orang dewasa Gerakan Pramuka, khususnya Pembina Gudep dan Pengelola Kwartir, Staf/Pembina Profesional, Andalan, Pembantu Andalan dan Anggota Mabi.

 

  1. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Rolat Prof mempunyai fungsi :

1)       Pengkajian dan pengembangan materi, metode dan kurikulum pelatihan ketrampilan manajemen dan profesi.

2)       Pengarahan, perencanaan dan pengendalian atas penyelenggaraan pelatihan ketrampilan profesi sesuai kebijakan Ka Lemdikanas.

3)       Evaluasi dan pengendalian mutu pelatihan ketrampilan manajemen dan profesi.

 

  1. Rolat Prof dipimpin oleh Kepala Biro Pelatihan Profesi selanjutnya disingkat Ka Rolat Prof, yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab langsung kepada Ka Lemdikanas.

 

  1. Rolat Prof terdiri dari :

1)       Kelompok Fungsional Bidang Ketrampilan Manajemen dan Profesi.

2)       Kelompok Fungsional Bidang Kewiraan dan Kewirausahaan.

3)       Kelompok Fungsional Bidang Ketrampilan Pelestarian Lingkungan dan Pelayanan Masyarakat.

4)       Subbag Administrasi.

 

  1. Kelompok Fungsional Bidang, sesuai lingkup bidangnya, mempunyai tugas :

1)       Mengkaji dan mengembangkan materi, metode dan kurikulum pelatihan ketrampilan profesi orang dewasa dalam Gerakan Pramuka.

2)       Mengarahkan, merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan ketrampilan manajemen dan profesi sesuai kebijakan Ka Lemdikanas.

3)       Mengevaluasi dan menyelenggarakan pengendalian mutu pelatihan ketrampilan manajemen dan profesi.

 

  1. Jumlah tenaga profesional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

 

Pasal 11      Perpustakaan

 

  1. Perpustakaan adalah unsur pelaksana staf Lemdikanas yang bertugas membantu pimpinan Lemdikanas dalam mengelola perpustakaan, dokumen, dan arsip Lemdikanas.

 

  1. Dalam melaksanakan tugasnya perpustakaan mempunyai fungsi :

1)       Perpustakaan Pusat untuk Gerakan Pramuka.

2)       Pembinaan perpustakaan kepramukaan.

3)       Penyusunan Katalog Pustaka dan menginformasikan kepada yang berkepentingan.

4)       Penyediaan bantuan bahan literatur bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kwarnas dan Lemdikanas.

 

  1. Perpustakaan dipimpin dan Kepala Perpustakaan selanjutnya disingkat Ka Pustaka yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab langsung kepada Ka Lemdikanas.

 

 

 

 

Pasal 12      Kursus-kursus

 

  1. Kursus adalah unsur pelakana pelatihan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ka Lemdikanas.

 

  1. Jenis dan jumlah kursus ditentukan berdasarkan kebutuhan oleh Ka Lemdikanas.

 

  1. Kursus dipimpin oleh seorang Pimpinan Kursus yang ditunjuk oleh Ka Lemdikanas.

 

 

BAB III

TATA KERJA

 

Pasal 13      Asas Kerja

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lemdikanas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

 

Pasal 14      Pemanfaatan Pakar dari luar Lemdikanas

 

Untuk dapat melaksanakan pengkajian, pengembangan, perencanaan dan penyelenggaraan pelatihan dengan seksama, Lemdikanas dapat memanfaatkan para pakar dari luar organisasi Lemdikanas dengan mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan Kwarnas c.q. Komisi Pembinaan Anggota Dewasa.

 

Pasal 15      Pelaporan

 

Lemdikanas wajib melaporkan secara berkala tentang pelaksanaan programnya kepada Pimpinan Kwarnas.

 

Pasal 16      Lain-lain

 

Daftar Susunan Personel (DSP), Uraian dan Persyaratan Jabatan serta Prosedur dan Tata Kerja secara rinci akan ditetapkan tersendiri.

 

 

 

BAB V

PENUTUP

 

Pasal 17      Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Ka Kwarnas Gerakan Pramuka.

 

Pasal 18      Dengan ditetapkan keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan terdahulu yang bertentangan atau tidak sesuai dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

 

 

 

Jakarta, 16 Juni 1999

 

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

 

 

 

 

 

H.A. Rivai Harahap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN

KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR : 09/TAHUN 1999

BAGAN ORGANISASI

LEMBAGA PENDIDIKAN KADER GERAKAN PRAMUKA

TINGKAT NASIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PP No 031 tahun 1978 tentang Gladian Pimpinan Satuan Penegak

KEPUTUSAN

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR : 031/KN/78

TAHUN 1978

 

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN GLADIAN PIMPINAN SATUAN PENEGAK

 

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

 

Menimbang        : a. bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan, khususnya sistem beregu, kepada para pemimpin sangga dan wakil pemimpin sangga perlu diberi bekal pengetahuan dan pengalaman melalui geladian pimpinan satuan, sehingga mereka dapat mengelola dan memimpin sangganya dengan baik.

b. bahwa agar geladian pimpinan satuan itu dapat diselenggarakan dengan baik, perlu dikeluarkan petunjuk penyelenggaraan geladian pimpinan satuan penegak.

 

Mengingat           : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 238 Tahun 1961, Juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1971 tentang Gerakan Pramuka.

2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No.045/KN/74 tahun 1974 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

3. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 1974, di Manado, Sulawesi Utara.

 

Memperhatikan : 1. Saran-saran Ketua Kwartir Nasional Harian/Sekretaris Jendral Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

2. Saran-saran Komisi Tekpram.

 

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan       :

Pertama              : Petunjuk penyelenggaraan Geladian Pimpinan Satuan Penegak, sebagai tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

 

Kedua                  : Mengintruksikan kepada Kwarda dan Kwarcab untuk mendorong dan membantu para Pembina Pramuka untuk melaksanakan dengan giat Geladian Pimpinan Satuan Penegak.

 

 

 

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 8 April 1978

Ketua Nasional Gerakan Pramuka

Ketua

Letjen TNI (Purn) Mashudi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR : 031/KN/78

TAHUN 1978

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN

GELADIAN PIMPINAN SATUAN PENEGAK

 

BAB I

UMUM

 

Pt.  1.  Tujuan dan Maksud

a. Petunjuk peneyelenggaraan geladian pimpinan satuan penegak ini, bertujuan untuk mengatur dan memperlancar usaha-usaha mencapai tujuan gerakan pramuka, seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, bab-II pasal 4

b. Petunjuk penyelenggaraan ini dimaksud untuk memberi pedoman bagi kwartir-kwartir dan satuan-satuan pramuka dalam melaksanakan Geladian Pimpinan Satuan Penegak

 

Pt.  2.  Ruang Lingkup

Petunjuk penyelenggaraan ini meliputi :

a. Pengertian

b. Tujuan, maksud dan sasaran

c. Bentuk Geladian Pimpinan Satuan Penegak

d. Penyelenggaraan Geladian Pimpinan Satuan Penegak

e. Peserta Geladian Pimpinan Satuan Penegak

f. Metode

g. Isi geladian Pimpinan Satuan Penegak

h. Pembiayaan

i. Penutup

 

Pt.  3.  Dasar

Petunjuk penyelenggaraan ini disusun berdasarkan :

a. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka

b. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka

c. Keputusan Musyawarah Majelis Permusyawaratan Pramuka, Tahun 1970 di Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur

d. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 1974, di Manado, Sulawesi Utara

 

 

BAB II

PENGERTIAN

 

Pt.  4.  Geladian Pimpinan Satuan Penegak merupakan alat bagi para Pembina Pramuka dan Pembantu Pembina Pramuka untuk menerapkan sistem among, dan melatih langsung kegiatan tehnik kepramukaan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan, khususnya sistim ber-regu

 

Pt.  5.  Geladian Pimpinan Satuan Penegak adalah tempat memberikan geladian atau latihan bagi pengurus Dewan Ambalan, Pemimpin Sangga dan Wakil Pemimpin Sangga untuk :

a. mengembangkan kepemimpinan

b. meningkatkan kecakapan, ketrampilan dan kemampuan dalam tehnik kepramukaan

c. menanamkan kesadaran akan tugas dan kewajiban sebagai ketua atau wakil ketua, pemimpin sangga atau wakil pemimpin sangga yang kesemuanya itu diperlukan sebagai bekal untuk mengelola dan memimpin serta membina kerja sama yang baik dalam satuannya

 

Pt.  6.  Satuan penegak yang dimaksud dalam petunjuk penyelenggaraan ini adalah ambalan penegak, sangga-sangga penegak

 

BAB III

 

TUJUAN, MAKSUD DAN SASARAN

Pt.  7.  Tujuan Geladian Pimpinan Satuan Penegak adalah :

a. Meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan pengurus dewan ambalan, pemimpin-pemimpin sangga dan wakil-wakil pemimpin sangga sehingga mampu melaksanakan kepemimpinan

b. Mendorong para Pembina Pramuka dan Pembantu Pembina Pramuka menerapkan sistim among dan sistim beregu dengan sebaik-baiknya

 

Pt.  8.  Geladian pimpinan satuan penegak dimaksud untuk memberi latihan praktek secara praktis kepada pengurus dewan ambalan, pemimpin sangga dan wakil pemimpin sangga, dalam usaha memperoleh pengetahuan, pengalaman praktis untuk memimpin serta membina kerja sama yang baik dalam satuannya

 

Pt.  9.  Sasaran Geladian Pimpinan Satuan Penegak adalah agar pengurus dewan ambalan, pemimpin sangga dan wakil pemimpin sangga mampu :

a. Mengelolah dan memimpin satuannya

b. Menyelenggarakan administrasi dan keuangan satuannya dengan cermat dan tertib

c. Merencanakan, melaksanakan, mengadakan penilaian atas program kerja serta acara latihan dan kegiatan satuannya

d. Membuat laporan tentang pelaksanaan program kerja dan kegiatan satuannya

e. Meningkatkan mutu kecakapan, ketrampilan dan kemampuan dirinya sendiri dan anggota satuannya

 f. Membina kerjasama yang baik dalam satuannya

g. Bermusyawarah secara aktif dalam dewan ambalan di gugusdepannya atau dalam pertemuan-pertemuan penegak tingkat kecamatan

 

BAB IV

BENTUK GELADIAN PEMIMPIN SATUAN PENEGAK

Pt. 10. Geladian Pimpinan Satuan Penegak dilaksanakan dalam bentuk latihan atau kegiatan praktek secara praktis, dengan memberikan sekedar teori secara praktis pula, guna menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan tersebut

Pt. 11. Geladian Pimpinan Satuan Penegak dapat dilaksanakan

a. Tanpa bermalam, diadakan beberapa kali latihan dalam jangka waktu tertentu

b. Dengan bermalam di tenda dalam perkemahan atau dalam asrama

Pt. 12. Geladian Pimpinan Satuan Penegak diselenggarakan secara terpisah antara Geladian Pimpinan Satuan Penegak Putera dengan Geladian Pimpinan Satuan Penegak Puteri

Pt. 13. Di mana perlu, dengan persetujuan majelis pembimbing yang bersangkutan dapat diadakan kegiatan-kegiatan tertentu secara bersama dalam rangka Geladian Pimpinan Satuan Penegak, antara para Penegak Putera dan Penegak Puteri

Pt. 14. Apabila kegiatan tersebut dalam pt.13 diselenggarakan dalam perkemahan atau asrama, maka harus dijamin bahwa tempat bermalam Pramuka Penegak Putera dan Puteri terpisah cukup jauh, sedang masing-masing dipimpin dan dibawah tanggungjawab pembina yang bersangkutan

 

 

BAB V

 

PENYELENGGARAAN GELADIAN PIMPINAN SATUAN PENEGAK

Pt. 15. Penyelenggaraan geladian pimpinan satuan penegak adalah menjadi kewajiban dan wewenang

a. Pembina penegak atas nama pembina gugusdepan, untuk geladian pimpinan satuan penegak tingkat ambalan atau gugusdepan

b. Kwarran atas nama kwarcabnya dalam hal ini andalan cabang urusan putera atau andalan cabang urusan puteri, yang pelaksanaannya diserahkan kepada dewan kerja penegak dan pandega tingkat cabang, dibawah bimbingan dan tanggung jawab kwarcab yang bersangkutan, untuk geladian pemimpin satuan penegak ditingkat kwarran

c. Kwarcab dalam hal ini andalan cabang urusan putera atau andalan cabang urusan puteri, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Dewan Kerja Penegak dan Pandega tingkat Cabang, dibawah bimbingan dan tanggungjawab kwarcab yang bersangkutan, untuk Geladian Pemimpin Satuan Penegak di tingkat Cabang

 

Pt. 16. Kwarcab, dalam hal ini andalan cabang urusan latihan, dengan kerjasama dengan andalan cabang urusan putera dan andalan cabang urusan puteri, berkewajiban untuk memberikan latihan dan penataran bagi :

a. Para Pembina dan Pembantu Pembina Penegak Putera dan Puteri

b. Dewan Kerja Penegak dan Pandega tingkat Cabang

tentang cara menyelenggarakan Geladian Pemimpin Satuan Penegak dan cara menyajikan acaranya

 

Pt. 17. Pembina Penegak dan para pembantunya, sewaktu-waktu dapat menyelenggarakan Geladian Pimpinan Satuan Penegak di tingkat ambalan gugusdepan, sesuai dengan kepentingan dan rencana tahunan gugusdepan

 

Pt. 18. Berdasarkan program kerja kwarcab atau kepentingan dan permintaan gugusdepan di wilayahnya :

a. Kwarcab dalam hal ini kwarran dapat menyelenggarakan Geladian Pemimpin Satuan Penegak di tingkat kecamatan

b. Kwarcab sendiri dapat menyelenggarakan Geladian Pimpinan Satuan Penegak di tingkat cabang

 

Pt. 19. Penyelenggaraan geladian pimpinan satuan penegak dapat diadakan :

a. Satu kali atau beberapa kali pada hari minggu atau hari lain diluar hari latihan ambalannya

b. Satu kali atau beberapa kali persami (perkemahan sabtu minggu)

c. Dalam perkemahan atau dalam asrama, selama tiga sampai lima hari berturut-turut dalam liburan sekolah

 

Pt. 20. Untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya dari Geladian Pimpinan Satuan Penegak ini, maka apabila dipandang perlu dapat dibentuk panitia penyelenggara yang wajib memikirkan, merencankan, melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan geladian pimpinan satuan penegak dan tertib dan penuh tanggungjawab, tanpa mengurangi tujuan dan maksud Geladian Pimpinan Satuan Penegak tersebut dalam Pt. 8, 9 dan 10 di atas

Pt. 21. Panitia yang disusun secara sederhana itu, dapat terdiri dari para Pembina pramuka, orang tua/wali pramuka, atau anggota-anggota dan tokoh-tokoh masyarakat setempat, yang diharapkan mampu memberikan bantuan tenaga, pikiran, atau fasilitas-fasilitas lainnya guna penyelenggaraan Geladian Pimpinan Satuan Penegak tersebut

Pt. 22. Pelaksanaan latihan dan kegiatan teknis sebagai acara dalam Geladian Pimpinan Satuan Penegak dibebankan kepada suatu tim yang terdiri atas para Pembina dan Pembantu Pembina yang bersangkutan, dan jika perlu dapat minta bantuan :

a. Para Pembina Pramuka dan Pembantu Pembina Pramuka lainnya

b. Para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega lainnya, melalui DKC yang bersangkutan

c. Orang-orang lain dari dalam ataupun luar Gerakan Pramuka, yang karena keahliannya dapat diikutsertakan untuk memberi latihan atau kegiatan dalam Geladian Pemimpin Satuan Penegak tersebut

 

Pt. 23. Salah satu anggota tim pelaksana teknis Geladian Pimpinan Satuan Penegak ditunjuk sebagai ketua tim yang diatur secara bergilir, sehingga sebanyak mungkin Pembina atau Pembantu Pembina Penegak mendapat kesempatan untuk memimpin atau membantu pelaksanaan Geladian Pimpinan Satuan Penegak

 

Pt. 24. Penilaian atas penyelanggaraan Geladian Pimpinan Satuan Penegak dilakukan oleh :

a. Penyelenggara

b. Peserta

c. Orang-orang lain yang bersangkutan

 

Pt. 25. Segera setelah selesai Geladian Pimpinan Satuan Penegak, penyelenggara harus segera menyusun laporan dan pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan Geladian Pimpinan Satuan Penegak, terutama mengenai :

a. Kesulitan dan hambatannya

b. Usaha-usaha mengatasinya

c. Perkembangannya

d. Kesimpulan dan saran-saran

Untuk digunakan dalam penyempurnaan kegiatan yang akan datang

 

Pt. 26. Laporan serta pertanggungjawaban tentang perlengkapan, sumbangan dan fasilitas lainnya perlu disampaikan kepada kwartir-kwartir dan semua pihak yang bersangkutan

 

Pt. 27. Apabila dibentuk panitia penyelenggara seperti tersebut dalam Pt. 20 dan 21 di atas, maka panitia penyelenggara ini bertanggungjawab kepada yang mengangkatnya yaitu :

a. Pembina Gugusdepan untuk Geladian Pimpinan Satuan Penegak di tingkat ambalan atau gugusdepan

b. Kwarcab melalui kwarran yang bersangkutan, untuk Geladian Pemimpin Satuan Penegak di tingkat kecamatan

c. Kwarcab yang bersangkutan, untuk Geladian Pimpinan Satuan Penegak di tingkat cabang

 

Pt. 28. Kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dalam bentuk apapun juga untuk penyelenggaraan Geladian Pimpinan Satuan Penegak, hendaknya diberikan tanda terima kasih oleh penyelenggara sesuai dengan kemampuannya

 

BAB VI

PESERTA

Pt. 29. Peserta Geladian Pimpinan Satuan Penegak terdiri atas :

a. Para anggota dewan penegak di tingkat ambalan

b. Para pemimpin sangga dan wakil pemimpin sangga

c. Para calon pemimpin sangga dan calon wakil pemimpin sangga yang ditugaskan oleh pembinanya

 

Pt. 30. Peserta Geladian Pimpinan Satuan Penegak disusun dalam sangga-sangga dengan pemimpin sangga dan wakil pemimpin sangga yang dipilih diantara peserta dalam sangga itu, yang selanjutnya diatur secara bergilir sehingga semua peserta pernah mengalami menjadi pemimpin sangga atau wakil pemimpin sangga

 

Pt. 31. Sangga-sangga dalam Pt. 30 disusun pula dalm ambalan-ambalan, yang masing-masing dibina oleh Pembina Pramuka Penegak, dengan dibantu oleh beberapa orang pembina lain yang bertindak sebagai Pembantu Pembina Penegak

Pt. 32. Peserta Geladian Pimpinan Satuan Penegak di tingkat gugusdepan dapat terdiri atas satu orang atau lebih, sesuai dengan jumlah pemimpin sangga atau wakil pemimpin sangga dalam ambalan penegak di gugusdepan itu

Pt. 33. Peserta Geladian Pimpinan Satuan Penegak di tingkat kecamatan atau di tingkat cabang, terdiri atas 30 sampai dengan 60 orang, yang untuk dayaguna dan tepatgunanya perlu dibentuk ambalan-ambalan, yang masing-masing mempunyai tidak lebih dari 5 sangga atau 40 orang

 

Pt. 34. Selesai mengikuti Geladian Pimpinan Satuan Penegak, kepada semua peserta diberikan surat keterangan sebagai tanda telah mengikuti Geladian Pimpinan Satuan penegak yang digunakan sebagai tanda penghargaan atau kenang-kenangan

 

 

BAB VII

METODE

Pt. 35. Kegiatan dan latihan dalam Geladian Pimpinan Satuan Penegak dilaksanakan dalam bentuk praktek secara praktis, dan dengan menggunakan metode atau system :

a. Ceramah, yang dilakukan dengan banyak memberi pertanyaan dan kesempatan bertanya

b. Musyawarah, seminar dan lokakarya

c. Pembahasan (diskusi)

d. Pemecahan masalah (problem solving)

e. Mempelajari peristiwa (studi kasus)

 f. Pengumpulan data dan gagasan secara cepat (brain storming)

g. Bermain peran (role playing)

h. Penampilan, peragaan dan pameran

 i. Berganti pangkalan (base method)

 j. Darmawisata, widya-wisata, karyawisata

k. Kerja kelompok

 l. Penggunaan alat bantu pandang-dengar dan alat peraga lainnya

m. Pencatatan, pelapor dan penilaian

n. Wawancara

o. Penggalakan (stimulans)

p. Tak terduga dan menakjubkan (surprise)

q. dan sebagainya

 

BAB VIII

ISI GELADIAN PIMPINAN SATUAN PENEGAK

Pt. 36. Mata latihan dalam Geladian Pimpinan Sataun Penegak terdiri dari teori dan praktek secara praktis, yang meliputi bidang-bidang :

a. Patriotisme dan spiritual :

- Kegiatan keagamaan dan santapan rokhani

- Memahami dan mengamalkan pancasila, serta jiwa dan nilai-nilai 45

- Mengenal lingkungan, masyarakat, negara dan pemerintah RepublikIndonesiayang berdasar pancasila, serta memahami kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah

- Mengenal dan mencintai seni budaya daerah dan nasionalIndonesia, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan, serta hukum diIndonesia

- Mengerti akan pentingnya usaha-usaha di bidang pembangunan dan lain-lainnya

 

b. Organisasi dan administrasi

- Sejarah kepramukaan

- Organisasi kepramukaan sedunia dan Gerakan Pramuka

- Administrasi sangga, ambalan dan gugusdepan

- Pembukuan keuangan secara sederhana dan lain-lainnya

 

c. Peranan pemimpin satuan penegak

- Sikap dan disiplin pribadi, serta semangat dan jiwa kelompok

- Dewan kerja ambalan dan dewan penegak

- Peranan pemimpin satuan dalam sangga atau ambalan

- Sistim beregu dan pelaksanaannya

- Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, membuat penilaian dan penyusun laporan kegiatan satuan penegak

- Cara melatih anggota satuan penegak dalam melaksanakan SKU dan SKK dan lain-lainnya

 

d. Kegiatan

- Perkemahan dengan segala hal ikhwalnya

- Api unggun dan ilai-nilai pendidikannya

- Pengetahuan gizi, menyusun menu dan memasak untuk satuan penegak

- Jenis-jenis upacara dan adat ambalan

- Mengenal alam lingkungannya, tanaman, hewan, dan sebagainya

- Mengenal cuaca dan tanda-tanda alam

- Kelestarian alam

- Hasta karya yang berhasil guna (produktif)

- Olahraga, keterampilan, ketangkasan dan ketahanan mental

- Gladi tangguh dn halang rintang

- Dan keiatan-kegiatan lainnya

 

Pt.37.  Kegiatan dan latihan tersebut dalam Pt. 36 diatas, diselenggarakan :

a. Secara bertahap sesuai dengan keperluan dan kepentingannya

b. Secara beraneka ragam (variasi), menarik meningkat dan dapat ditambah atau dikembangkan sesuai dengan perkembangan penegak, masyarakat setempat, dan kemajuan zaman

c. Dalam suasana persaudaraan, akrab, menyenangkan, namun bersungguh-sungguh

d. Secara jujur dan disiplin

 

BAB IX

 

PEMBIAYAAN

Pt. 38. Biaya penyelenggaraan geladian pimpinan satuan penegak diusahakan dengan :

a. Prinsip swadaya dan gotongroyong dari unsure yang bersangkutan, yaitu : para peserta sendiri, Pembina Pramuka, anggota Majelis Pembimbing, Kwarran, Kwarcab, dewan kerja yang bersangkutan

b. Bantuan masyarakat yang tidak mengikat atau bantuan pemerintah setempat

c. Hasil usaha dana

d. Hemat, serta mengingat dayaguna dan tepatguna

 

Pt. 39. Selesai kegiatan Geladian Pimpinan Satuan Penegak, penyelenggara harus segera membuat laporan dan petanggungjawaban keuangan dan perlengkapan yang telah digunakan, sesuai dengan Pt. 27 dan 28 diatas

 

 

BAB X

PENUTUP

Pt. 40. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur kemudian oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

 

 

 

 

Jakarta, 8 April 1978

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Pj. Ketua,

 

 

 

 

 

Letjen TNI (Purn) Mashudi

 

 


PP 214 tentang Dewan Kerja

 

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

KEPUTUSAN

KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR : 214  TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN

DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

 

Menimbang : a. bahwa Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega merupakan wadah pengembangan kepemimpinan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, berkedudukan sebagai bagian dari kwartir yang mengelola Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega ;
    b. bahwa Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega yang ditetapkan dengan keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 131 tahun 2003 perlu disempurnakan, sesuai perkembangan Gerakan Pramuka saat ini dan aspirasi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
    c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan surat keputusannya

 

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
    2. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 080 tahun 1988 tentang Pola dan Meknisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega.
    3. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 131 tahun 2003, tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega

Memperhatikan      : Saran Pimpinan, Andalan dan Dewan Kerja Nasional Gerakan Pramuka

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :    
Pertama :   Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 131 tahun 2003 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
Kedua :   Mengesahkan Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Ketiga :   Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pramuka, untuk melaksanakan Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega ini.
Keempat :   Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

 

Ditetapkan        : di Jakarta

Pada tanggal     :         Agustus 2007

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Prof. DR. dr. H. Azrul Azwar, MPH

 

 

 

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR : 214  TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN

DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.   Umum

  1. Gerakan Pramuka memberi kesempatan kepada para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk membina diri menjadi kader pemimpin, baik di lingkungan Gerakan Pramuka maupun lingkungan di luar Gerakan Pramuka.
  2. Salah satu usaha untuk melaksanakan hal tersebut, dibentuklah Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega disetiap jajaran Kwartir.

 

2.   Dasar

a.      Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2004 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

b.     Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 086 tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

c.      Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 080 tahun 1988 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega.

d.      Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2004-2009.

 

3.   Ruang Lingkup dan Tata Urut

Petunjuk penyelenggaraan ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan                 Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dengan tata urut sebagai berikut :

  1. Pendahuluan
  2. Maksud dan Tujuan
  3. Tugas Pokok, Fungsi Wewenang dan Tanggung Jawab
  4. Organisasi dan Masa Bakti
  5. Wilayah Kerja dan Hubungan Kerja
  6. Administrasi dan Keuangan
  7. Keanggotaan
  8. Kepengurusan
  9. Pembagian Tugas, Fungsi dan Mekanisme Bidang
  10. Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera
  11. Formatur
  12. Sidang Paripurna dan Rapat-rapat
  13. Penutup

4.  Pengertian dan Kedudukan

a.   Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang selanjutnya disingkat Dewan Kerja adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan ditingkat Kwartir yang beranggotakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera, bersifat kolektif dan kolegial yang merupakan bagian integral dari Kwartir, berkedudukan sebagai badan kelengkapan Kwartir yang diberi wewenang dan kepercayaan untuk mengelola Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

b.   Kolektif mengandung arti bahwa keputusan dan kebijakan didalam Dewan Kerja adalah keputusan atau kebijakan lembaga Dewan Kerja yang dilakukan secara bersama atau secara gabungan dan kolegial mengandung arti bahwa segala pelaksanaan tugas pokok, kebijakan dan tanggungjawab dalam prosesnya didalam Dewan Kerja   dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan.

 

 

 

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

 

5.  Maksud

Dewan Kerja dibentuk sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan masa depan Gerakan Pramuka.

 

6.   Tujuan

Dewan Kerja dibentuk dengan tujuan memberi kesempatan kepada Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam pengelolaan organisasi, pengembangan bakat kepemimpinan dalam rangka upaya pengembangan pribadi dan pengabdiannya kepada Gerakan Pramuka, masyarakat, bangsa dan negara.

 

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI,

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

 

 7.  Tugas Pokok

Tugas Pokok Dewan Kerja adalah :

  1. Melaksanakan Keputusan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera untuk mengelola Pramuka Penegak dan Pandega sesuai dengan rencana kerja Kwartirnya.
  2. Mengelola kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Kwartirnya.
  3. Mendukung Dewan Kerja dan wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang berada di wilayahnya secara koordinatif dan konsultatif.
  4. Menyelenggarakan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera       di tingkat Kwartirnya.

 

8.  Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dewan Kerja berfungsi sebagai :

  1. Pelaksana rencana kerja Kwartir tentang Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
  2. Pengelola kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Kwartirnya.
  3. Penghubung antara Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dengan Kwartir.
  4. Pendukung pelaksanaan tugas-tugas Kwartir serta memberikan sumbangan pemikiran dan laporan tentang pengelolaan, penilaian dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega pada khususnya dan Gerakan Pramuka pada umumnya.

 

9.  Tanggung Jawab

Dewan Kerja yang merupakan bagian integral dari Kwartir, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja kepada Kwartirnya.

 

BAB IV

ORGANISASI DAN MASA BAKTI

 

10.   Struktur Organisasi

a.  Di tingkat Kwartir Nasional dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan                       Pramuka Pandega Nasional yang disebut Dewan Kerja Nasional disingkat DKN.

b   Di tingkat Kwartir Daerah dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Daerah yang disebut Dewan Kerja Daerah disingkat DKD.

c.              Di tingkat Kwartir Cabang dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Cabang yang disebut Dewan Kerja Cabang disingkat DKC.

d.  Di tingkat Kwartir Ranting dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Ranting yang disebut Dewan Kerja Ranting disingkat DKR.

 

11.   Masa Bakti

  1. Masa bakti adalah kurun waktu berlangsungnya suatu kepengurusan Dewan Kerja dalam melaksanakan tugasnya.
  2. Masa bakti Dewan Kerja sama dengan masa bakti Kwartirnya.
  3. Selama belum terbentuk dan disahkannya Dewan Kerja yang baru oleh surat keputusan Kwartir sebagai hasil Musppanitera, maka pengurus Dewan Kerja lama tetap melaksanakan tugasnya.

 

BAB V

WILAYAH KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

 

 13.   Wilayah Kerja

  1. Wilayah Kerja adalah wilayah berlakunya kewenangan Dewan Kerja.
  2. Wilayah Kerja Dewan Kerja sama dengan wilayah kerja Kwartirnya.

 

 

 

14.   Hubungan Kerja

a.  Hubungan Kerja adalah interaksi yang dilakukan oleh Dewan Kerja dalam melaksanakan tugas pokoknya.

b.  Hubungan kerja dengan Kwartir

Bentuk hubungan kerja Dewan Kerja dengan Kwartir dalam kedudukannya sebagai badan kelengkapan Kwartir adalah hubungan koordinasi, konsultasi, dan informasi dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pokoknya.

c.  Hubungan antar Dewan Kerja

1)  Hubungan antar Dewan Kerja yang berbeda jajaran adalah dari jajaran yang lebih tinggi ke bawah, berupa bimbingan, koordinasi, konsultasi dan informasi. Sedangkan jajaran dari jajaran yang lebih bawah keatas adalah koordinasi, konsultasi dan pelaporan.

2)  Hubungan antar Dewan Kerja yang setingkat adalah hubungan koordinasi, informasi dan kerjasama.

d.    Hubungan dengan organisasi di luar Gerakan Pramuka

1)  Dewan Kerja dapat menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan organisasi di luar Gerakan Pramuka.

2)  Bentuk kerjasama dan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kerjasama tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Kwartir.

 

BAB VI

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

 

15.   Administrasi

a.  Sebagai badan kelengkapan Kwartir, maka sistem adminsitrasi Dewan Kerja mengikuti sistem administrasi Kwartirnya.

b.  Sistem administrasi internal Dewan Kerja diadakan guna menunjang aktifitas Dewan Kerja, meliputi :

1)  Pengarsipan surat menyurat yang berkaitan dengan Pramuka Penegak dan                Pramuka Pandega.

2)  Komunikasi dan informasi internal Dewan Kerja dengan Kwartirnya.

 

16.    Keuangan

a.  Keuangan diperoleh, dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Kerja dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.

b.  Sumber Keuangan :

1)  Keuangan Dewan Kerja diperoleh dari :

(a)      Kwartir

(b)      Iuran peserta kegiatan

(c)      Usaha dana Dewan Kerja

2)  Sumber dana yang berasal dari luar Kwartir, harus sepengetahuan Kwartir

c.  Pengelolaan

1)  Dana yang digunakan untuk kegiatan Dewan Kerja dikelola oleh Dewan Kerja yang bersangkutan, sesuai sistem yang berlaku di Kwartirnya.

2)  Dalam pengelolaan dana kegiatan, Dewan Kerja senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kwartir.

d.  Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan dana disusun oleh Dewan Kerja dan disampaikan kepada Kwartir.

e.  Hal- hal lain yang berkenaan dengan pendanaan kegiatan Dewan Kerja akan diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan sepengetahuan Kwartir.

 

 

 

BAB VII

KEANGGOTAAN

 

17. Anggota Dewan Kerja adalah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas pokok Dewan Kerja.

 

18.   Persyaratan

a.  Persyaratan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Dewan Kerja.

b.  Persyaratan terdiri atas:

1)  Umum

(a)     Anggota aktif di Gugusdepannya.

(b)    Belum menikah.

(c)     Minimal telah menjadi Pramuka Penegak Bantara atau Pramuka Pandega

2)  Khusus

Persyaratan khusus adalah persyaratan tambahan lainnya selain persyaratan umum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang ditentukan dalam Musppanitera, selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

 

19.   Pemilihan dan Pengangkatan Anggota

  1. Pemilihan anggota

1)  Pemilihan anggota adalah tata cara memilih anggota Dewan Kerja.

2)  Pemilihan anggota dapat dilakukan melalui:

(a)   Formatur.

(b)   Pemilihan langsung atas Ketua Dewan Kerja, sedangkan anggota Dewan Kerja lainnya dipilih oleh formatur.

(c)   Pemilihan langsung atas Ketua Dewan Kerja dilakukan secara terpisah yang mekanismenya ditetapkan melalui Musppanitera

3)  Pengangkatan anggota disahkan dengan keputusan Kwartir atas usulan Dewan Kerja yang bersangkutan

  1. Pengangkatan anggota disahkan dengan surat keputusan Kwartir

 

20.   Penggantian Ketua dan Mutasi Anggota

a.  Penggantian Ketua

Penggantian Ketua dilakukan apabila Ketua Dewan Kerja:

1)         Menikah

2)         Meninggal Dunia

3)         Berhalangan tetap, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Ketua Dewan Kerja, Jenis halangan yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan persetujuan Kwartir

4)         Mengajukan permintaan sendiri

5)         Telah melewati batas usia Pramuka Pandega

6)         Melakukan kegiatan yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka

7)         Diusulkan oleh 2/3 jumlah utusan Dewan Kerja yang harusnya hadir pada saat Musppanitera, kecuali Dewan Kerja Ranting, diusulkan oleh 2/3 jumlah utusan Ambalan dan Racana yang harusnya hadir pada saat Musppanitera Ranting.

8)         Tata cara penggantian Ketua diatur oleh Dewan Kerja dengan sepengetahuan Kwartir

9)         Penggantian Ketua disahkan dengan surat keputusan.

b.  Mutasi Anggota

1)    Mutasi anggota adalah perpindahan fungsi dan kedudukan anggota Dewan Kerja dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

2)    Mutasi anggota dapat dilakukan pada seluruh jenis, fungsi dan kedudukan anggota.

3)    Tata cara mutasi disusun oleh Dewan Kerja dengan sepengetahuan Kwartir.

4)    Pelaksanaan mutasi anggota Dewan Kerja disahkan dengan keputusan Kwartir.

 

21.   Pemberhentian anggota

a.  Pemberhentian anggota adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan hak dan kewajiban seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Kerja.

b.  Pemberhentian anggota dilakukan apabila anggota Dewan Kerja :

1)   Menikah.

2)   Meninggal dunia.

3)   Berhalangan tetap, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Kerja.

Jenis halangan yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan persetujuan Kwartir.

4)  Mengajukan permintaan sendiri.

5)  Telah melewati batas usia Pramuka Pandega

6)  Melakukan kegiatan yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka.

 

c.  Jenis pemberhentian anggota terdiri atas :

1)      Pemberhentian dengan hormat.

2)      Pemberhentian dengan tidak hormat.

d.  Pemberhentian dengan hormat dilakukan apabila pemberhentian disebabkan ketentuan Pasal 21 b. (1), Pasal 21 b. (2) dan Pasal. 21 b. (3) Pasal 21 b.( 4) dan Pasal 21 b. (5).

e.  Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan apabila pemberhentian disebabkan karena ketentuan Pasal. 21 b. (6) setelah melalui Dewan Kehormatan.

f.   Tata cara pemberhentian diatur oleh Dewan Kerja dengan sepengetahuan Kwartir.

g.  Pemberhentian anggota disahkan dengan surat keputusan Kwartir.

 

22.   Penggantian Anggota

  1. Penggantian anggota adalah penggantian anggota Dewan Kerja yang dilakukan apabila ada anggota yang diberhentikan dari keanggotaan.
  2. Tata cara penggantian anggota diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan sepengetahuan Kwartir.
  3. Penggantian anggota disahkan dengan surat keputusan Kwartir.

 

23.   Hak dan Kewajiban Anggota

a.   Pada prinsipnya sebagai badan yang bersifat kolektif dan kolegial, setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.

b.   Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota dibagi dalam suatu susunan kepengurusan.

 

BAB VIII

KEPENGURUSAN

 24.   Pengurus

  1. Susunan pengurus Dewan Kerja terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan beberapa Orang anggota.
  2. Apabila Ketua dijabat oleh Pramuka Penegak/Pandega Putera, maka Wakil Ketua dijabat Pramuka Penegak/Pramuka Pandega Puteri, dan sebaliknya
  3. Komposisi pengurus dalam Dewan Kerja disusun dengan memperhatikan perbandingan antara putera dan puteri serta perbandingan antara Pramuka Penegak dan  Pramuka Pandega.
  4. Jumlah anggota Dewan Kerja disesuaikan keputusan Musppanitera dan secara keseluruhan berjumlah ganjil.
  5. Pimpinan Dewan Kerja terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

 

25.   Pembidangan

  1. Pembidangan adalah pembagian tugas yang dilakukan sebagai upaya memperlancar pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.
  2. Pembidangan dalam Dewan Kerja diatur sebagai berikut :

1)      Bidang Kajian Kepramukaan

2)      Bidang Kegiatan Kepramukaan

3)      Bidang Pengabdian Masyarakat

4)      Bidang Evaluasi dan Pengembangan

 

BAB IX

PEMBAGIAN TUGAS, FUNGSI DAN MEKANISME BIDANG

 

26.   Pembagian Tugas

  1. Pembagian tugas merupakan pembagian pekerjaan berdasarkan kedudukan anggota dalam kepengurusan Dewan Kerja.
  2. Pembagian tugas diatur sebagai berikut :

1)  Ketua

(a)     Memimpin dan mengelola Dewan Kerja

(b)     Bersama dengan seluruh Anggota Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.

(c)     Sebagai Andalan Urusan Pramuka Penegak dan  Pramuka Pandega Kwartirnya

 

 

2)  Wakil Ketua

(a)     Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya

(b)     Mewakili Ketua apabila berhalangan

(c)     Sebagai Andalan Urusan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kwartirnya.

 

3)  Sekretaris

(a)    Melaksanakan mekanisme administrasi kesekretariatan yang berkenaan dengan Dewan Kerja.

(b)    Mewakili Dewan Kerja apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.

 

4)  Bendahara

(a)     Mengelola keuangan dan harta benda Dewan Kerja

(b)    Mewakili Dewan Kerja apabila Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris berhalangan.

 

5)  Ketua Bidang

Membantu Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja dalam memimpin anggota bidangnya untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing.

 

6)  Anggota Bidang

(a)     Melaksanakan tugas bidang

(b)    Bersama-sama dengan Ketua Bidang merumuskan kebijaksanaan bidang.

 

27. Dalam rangka pembinaan Satuan Karya Pramuka, anggota Dewan Kerja menjadi anggota Pimpinan Satuan Karya Pramuka di Kwartirnya.

 

28. Hal-hal yang belum diatur pada pembagian tugas di atas, diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang bersangkutan.

 

29.   Fungsi Bidang

Fungsi Bidang diatur sebagai berikut :

1)  Bidang Kajian Kepramukaan

(a)   Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega secara konsepsional.

(b)   Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Kwartir maupun wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega lainnya dalam pengembangan pelaksanaan suatu peraturan mengenai Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

 

2)  Bidang Kegiatan Kepramukaan

(a)       Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan yang merupakan kegiatan Kepramukaan dalam upaya peningkatan mutu kegiatan Kepramukaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega

(b)       Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kepramukaan.

 

3)  Bidang Pengabdian Masyarakat

(a)   Melaksanakan kegiatan berbasis masyarakat untuk peningkatan citra Gerakan Pramuka.

(b)   Bersama Kwartir melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di luar Gerakan Pramuka.

 

4)  Bidang Evaluasi dan Pengembangan

(a)   Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan mutu, pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

(b)   Bertanggungjawab atas kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan kegiatan pengembangan.

 

30.   Mekanisme Bidang

  1. Mekanisme bidang merupakan pola interaksi antar bidang dalam melaksanakan fungsi bidangnya.
  2. Mekanisme bidang diatur lebih lanjut oleh dewan kerja yang bersangkutan.

 

  1. Dewan Kerja dapat membentuk Kelompok Kerja, Sangga Kerja/panitia pelaksana dan Unit Kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang bertindak sebagai suatu pelaksana kegiatan dan bertanggungjawab kepada Kwartir melalui Dewan Kerja.

 

BAB X

MUSYAWARAH PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA

PUTERI PUTERA

 

 32.   Pengertian

  1. Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera yang disingkat Musppanitera adalah suatu forum atau tempat pertemuan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera sebagai wahana permusyawaratan untuk menampung aspirasi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di tingkat Kwartirnya.
  2. Hasil Musppanitera merupakan bagian dari rencana kerja Kwartir.

 

33.   Jenis Musppanitera

  1. Musppanitera

Musppanitera  adalah Musppanitera yang diselenggarakan dalam keadaan terpenuhi kuorum dan tepat waktu.

b.     Musppanitera Luar Biasa

1)     Musppanitera luar biasa adalah Musppanitera yang diselenggarakan antara dua Musppanitera karena ada hal-hal yang bersifat khusus.

2)     Musppanitera Luar Biasa dilaksanakan atas usul Dewan Kerja bersangkutan atau usul dari sedikitnya dua pertiga jumlah utusan yang seharusnya hadir.

 

34.   Pelaksanaan Musppanitera berdasarkan Keputusan Kwartir.

 

35.   Tingkat dan waktu Pelaksanaan

  1. Di tingkat Kwartir Nasional diselenggarakan Musppanitera Tingkat Nasional selanjutnya disebut Musppanitera Nasional yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
  2. Di tingkat Kwartir Daerah diselenggarakan Musppanitera Tingkat Daerah selanjutnya
  3. disebut Musppanitera Daerah yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
  4. Di tingkat Kwartir Cabang diselenggarakan Musppanitera Tingkat Cabang selanjutnya disebut Musppanitera Cabang yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
  5. Di tingkat Kwartir Ranting diselenggarakan Musppanitera Tingkat Ranting selanjutnya disebut Musppanitera Ranting yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

 

36.   Penyelenggara

  1. Penyelenggara adalah Dewan Kerja yang bersangkutan.
  2. Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Musppanitera diatur oleh penyelenggara dengan persetujuan Kwartir.

 

37.   Peserta

a.  Peserta adalah utusan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengikuti Musppanitera.

b.  Peserta Musppanitera Nasional adalah :

1)       Anggota Dewan Kerja Nasional

2)       Utusan Dewan Kerja Daerah

c.  Peserta Musppanitera Daerah adalah :

1)       Anggota Dewan Kerja Daerah

2)       Utusan Dewan Kerja Cabang

d.  Peserta Musppanitera Cabang adalah :

1)       Anggota Dewan Kerja Cabang

2)       Utusan Dewan Kerja Ranting

e.  Peserta Musppanitera Ranting adalah :

1)       Anggota Dewan Kerja Ranting

2)       Utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana.

f.   Apabila dalam suatu Kwartir Ranting tidak terdapat Dewan Kerja Ranting, maka  utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana yang berada di Kwartir Ranting tersebut mewakili Kwartir Rantingnya sebagai utusan dalam Musppanitera Cabang.

 

38.   Utusan dan Mandat

a.  Utusan

1)     Utusan adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang mendapat mandat untuk menyampaikan aspirasi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Kwartirnya.

2)     Jumlah dan persyaratan lain yang berkenaan dengan utusan, diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja penyelenggara.

b.  Mandat

  1. Mandat adalah wewenang yang diberikan oleh Kwartir kepada utusannya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
  2. Mandat bagi utusan Dewan Kerja diberikan oleh Kwartirnya atas usulan Dewan Kerja yang bersangkutan
  3. Mandat bagi utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana diberikan oleh Pembina Gugusdepan atas usulan Dewan Ambalan dan Dewan Racana.
  4. Mandat untuk Musppanitera Cabang bagi yang tidak terdapat Dewan Kerja Ranting, mandat bagi yang mewakili Dewan Kerja Ranting tersebut diperoleh dari Kwartir Rantingnya.

 

 

39.   Hak Suara, Hak Bicara dan Hak Pilih

  1. Hak suara adalah hak yang dimiliki masing-masing utusan untuk diperhitungkan dalam perhitungan suara bila dilaksanakan pengambilan keputusan, , dengan setiap kwartir berhak atas satu suara.
  2. Khusus di tingkat kwartir ranting  utusan pramuka penegak dan pramuka pandega yang mendapat mandat untuk menyampaikan aspirasi pramuka T/D di Ambalan dan Racana masing-masing.
  3. Hak bicara adalah hak yang dimiliki setiap peserta untuk menyampaikan usul, saran dan pendapat.
  4. Hak pilih adalah hak yang dimiliki utusan untuk dipilih dan memilih
  5. Hal- hal lain berkenaan dengan mekanisme hak suara dalam pengambilan keputusan secara bersama diatur lebih lanjut dalam Musppanitera

 

40.   Pimpinan Musppanitera

a.  Musppanitera dipimpin oleh Presidium yang anggotanya dipilih dari peserta Musppanitera melalui Musyawarah yang dipimpin oleh Dewan Kerja penyelenggara, sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan secara berhasil guna dan berdaya guna.

b.  Unsur Presidium terdiri atas :

1)  Satu orang dari unsur Dewan Kerja penyelenggara yang mendapat mandat dari Ketua Dewan Kerja penyelenggara.

2)  Dua orang dari dua unsur utusan yang berlainan yang dipilih oleh peserta Musppanitera.

c.  Presidium terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Presidium

d.  Hal-hal lain yang berkenaan dengan Presidium diatur dalam tata tertib Musppanitera

 

41.   Penasehat Musppanitera           

  1. Penasehat Musppanitera adalah orang yang memiliki fungsi untuk memberi nasehat, petunjuk dan saran kepada Musppanitera untuk dijadikan bahan pertimbangan
  2. Penasehat Musppanitera adalah unsur Andalan yang mendapat mandat dari Kwartirnya.
  3. Jumlah dan ketentuan lain berkenaan dengan Penasehat Musppanitera diatur oleh Dewan Kerja Penyelenggara.

 

42.   Nara Sumber

Bila dianggap perlu, Musppanitera dapat mengundang narasumber dari kalangan di dalam atau  luar Gerakan Pramuka atau Dewan Kerja setingkat diatasnya.

 

43.   Acara Musppanitera

a.  Acara Musppanitera adalah hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai materi pembahasan dalam suatu Musppanitera.

b.  Pada acara Musppanitera atau Musppanitera luar biasa sekurang-kurangnya harus dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1)    Laporan pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah dibuat oleh Dewan Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan rencana kerja selama masa bakti.

2)    Evaluasi kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di wilayah selama               masa bakti.

3)    Perumusan masukan untuk rencana kerja dan kebijakan Kwartir dalam pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk masa bakti berikutnya.

4)    Pemilihan anggota Dewan Kerja masa bakti berikutnya.

c.        Acara Musppanitera lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.

 

44.   Pengambilan Keputusan

  1. Pengambilan keputusan adalah proses penetapan atas alternatif yang ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Musppanitera sehingga didapat putusan akhir.
  2. Setiap pengambilan keputusan sedapat-dapatnya diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat.
  3. Apabila keputusan tidak dapat tercapai melalui musyawarah maka keputusan diperoleh melalui pengambilan suara terbanyak.

 

BAB XI

FORMATUR

 

45.   Pengertian.

a.              Formatur adalah peserta Musppanitera yang diberi hak dan kewajiban untuk memilih anggota Dewan Kerja.

b.  Formatur dipilih dalam Musppanitera.

 

46.   Tugas dan Masa Tugas

a.  Formatur bertugas untuk :

1)        Memilih anggota Dewan Kerja.

2)      Menyusun anggota terpilih dalam kepengurusan di Dewan Kerja.

b.  Masa tugas formatur selama 1 (satu) bulan sejak Musppanitera berakhir.

c.  Formatur bertanggung jawab kepada Kwartir.

 

47.   Keanggotaan Formatur

a.  Anggota Formatur terdiri atas unsur:

1)  Dewan Kerja Penyelenggara.

2)  Peserta Musppanitera.

3)  Apabila terjadi pemilihan langsung, maka Ketua Dewan Kerja terpilih menjadi Ketua Tim Formatur.

b.   Anggota formatur berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang dengan secara keseluruhan berjumlah ganjil, yang mewakili wilayah secara berimbang.

c.  Hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pemilihan formatur diatur dalam Musppanitera.

d.  Formatur dapat menyusun hal-hal yang berkenaan dengan cara pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Kwartir.

 

48.   Penasehat Formatur

  1. Penasehat Formatur adalah andalan Kwartir yang mendapat mandat dari Kwartir.
  2. Tugas Penasehat Formatur adalah memberikan saran, usul, dan pendapat kepada formatur.
  3. Penasehat formatur tidak memiliki hak suara.
  4. Penasehat formatur bertanggung jawab kepada Kwartir.

 

 

BAB XII

SIDANG PARIPURNA DAN RAPAT-RAPAT

 

49.   Sidang Paripurna

a.     Pengertian

Sidang Paripurna Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega merupakan pertemuan berkala yang dilaksanakan sebagai wahana bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega sebagai langkah pengendalian operasional melalui koordinasi, konsultasi, informasi, dan kerjasama dalam pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

b.  Sidang Paripurna dilaksanakan setiap satu tahun sekali.

c.  Peserta Sidang Paripurna

1)       Peserta Sidang Paripurna terdiri atas :

(b)       Anggota Dewan Kerja Penyelenggara.

(b)Utusan Dewan Kerja yang berada di wilayah kerja Kwartir penyelenggara dan mendapat mandat dari Kwartirnya.

(c) Khusus untuk Sidang Paripurna Ranting :

(1). Anggota Dewan Kerja Ranting

(2). Utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana yang mendapat mandat dari Gugusdepannya atas usulan Dewan Ambalan dan Dewan Racana

(d) Apabila dalam suatu Kwartir Ranting tidak terdapat Dewan Kerja Ranting, maka  utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana yang berada di Kwartir Ranting tersebut mewakili Kwartir Rantingnya sebagai utusan dalam Sidang Paripurna Cabang dengan mendapat mandat dari Kwartir Ranting.

2) Penasehat Sidang Paripurna

a)  Penasehat Sidang Paripurna adalah orang yang memiliki fungsi untuk memberi petunjuk dan  saran kepada Sidang Paripurna.

b)  Penasehat Sidang Paripurna terdiri atas Andalan Kwartir yang mendapat mandat dari Kwartir.

c)  Jumlah dan ketentuan lain berkenaan dengan Penasehat Sidang Paripurna diatur oleh Dewan Kerja Penyelenggara.

 

50.   Rapat-rapat

a.  Pengertian

Rapat adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Kerja untuk membahas hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.

b.  Jenis Rapat

1)  Rapat Pleno

Rapat pleno merupakan forum tertinggi di dalam Dewan Kerja dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan yang akan diambil yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Kerja.

 

2)   Rapat Pimpinan

Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh pimpinan Dewan Kerja untuk menentukan rumusan pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan dalam rapat pleno.

 

3)        Rapat Bidang

Rapat bidang adalah rapat yang dilaksanakan oleh anggota bidang untuk menjabarkan kebijakan Dewan Kerja sesuai dengan bidangnya.

 

4)  Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan oleh Dewan Kerja untuk membahas hal-hal yang mendukung pelaksanaan tugas pokoknya,.baik dengan pihak kwartir maupun di luar Gerakan Pramuka

 

c.    Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan dan mekanisme rapat, selanjutnya dapat diatur oleh Dewan Kerja.

 

BAB XIII

PENUTUP

 

51.   Masa Peralihan

Seluruh jajaran Kwartir Gerakan Pramuka diberikan kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk mengadakan penyesuaian dengan Petunjuk Penyelenggaraan ini dalam masa peralihan sejak tanggal ditetapkannya petunjuk penyelenggaraan ini.

 

52.   Lain-lain

Hal lain yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur kemudian oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan mempertimbangkan masukan Dewan Kerja Nasional dan tetap memperhatikan perkembangan zaman dan kebutuhan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.


PP NO 080 ttg Pola Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega

KEPUTUSAN

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR : 080 TAHUN 1988

TENTANG

POLA DAN MEKANISME PEMBINAAN PRAMUKA PENEGAK

DAN PANDEGA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

 

Menimbang : a. Bahwa Pramuka Penegak dan Pandega merupakan kader utama pelanjut misi Gerakan Pramuka dan calon pembina dan pemimpin, karenanya perlu adanya pembinaan yang seksama ;
    b. Bahwa agar pembinaan termaksud dapat mencapai sasarannya, maka pola pembinaan dan mekanisme pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega perlu disesuaikan dengan perkembangan Gerakan Pramuka dan masyarakat dewasa ini ;
    c. Bahwa berkenaan dengan itu Pola Pembinaan Penegak dan Pandega yang ditrtapkan dengan keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 105 tahun 1980 perlu disempurnakan
Mengingat : 1. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
    2. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
    3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 050 tahun 1987 tentang Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
    4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 083 tahun 1979 tentang Penyempurnaan Pola Umum Gerakan Pramuka.
    5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 105 tahun 1980 tentang Pola Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega

Memperhatikan      : Saran Pimpinan, Andalan dan Dewan Kerja Nasional Gerakan Pramuka

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :    
Pertama :   Mencabut Pola Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega yang ditetapkan dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 105 tahun 1980.
Kedua :   Berlakunya  Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Ketiga :   Menginstruksikan kepada semua jajaran Kwartir dan Satuan Pramuka untuk melaksanakan keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di :Jakarta.

Pada tanggal : 17 Juni 1988

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua

Letjen TNI (Purn) Mashudi

 

 

 

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR : 080 TAHUN 1988

TENTANG

POLA DAN MEKANISME PEMBINAAN PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA

BAB I   PENDAHULUAN

  1. Umum

a. Gerakan Pramuka merupakan satu-satunya organisasi yang diperkenankan dan ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, dengan menggunakan prinsip dasar metodik kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan, keadaan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

b. Gerakan Pramuka bertujuan membentuk manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur, yang sehat jasmani dan rohaninya, serta menjadi warga negara Republik Indonesia, yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

c. Untuk mencapai tujuan itu, Gerakan Pramuka menghimpun anak-anak dan pemuda dalam satuan Pramuka, sesuai dengan golongan usia dan jenis kelaminnya diantaranya Satuan Pramuka Penegak untuk mereka yang yang berusia 16 s.d. 20 tahun, dan Satuan Pramuka Pandega untuk mereka yang berusia 21 s.d. 25 tahun.

d. Satuan Pramuka tersebut merupakan bagian dari Gugusdepan Pramuka, yang menjadi wadah pembinaan pribadi para Pramuka, dengan pimpinan, pembinaan dan tanggung jawab anggota dewasa.

e. Untuk membina keterampilan serta pengembangan bakat dan darma baktinya kepada masyarakat, dibentuklah Stuan Karya Pramuka.

f. Untuk melaksanakan pembinaan di Gugusdepan dan Satuan Karya tersebut, diperlukan Pola Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega beserta mekanismenya.

g. Petunjuk penyelenggaraan ini diterbitkan dengan maksud untuk :

1) menjabarkan Pola umum Gerakan Pramuka yang berkaitan dengan pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega.

2) meningkatkan mutu dan hasil pembinaanPramuka Penegak dan Pandega.

3) menyesuaikan pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega dengan situasi dan kondisi setempat.

4) memantapkan pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega.

h. Petunjuk Penyelenggaraan ini diterbitkan dengan tujuan untuk penertiban dan keseragaman pelaksanaan pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega di setiap jajaran kwartir dan satuan Pramuka.

 

  2. Dasar

Petunjuk penyelenggaraan ini didasarkan pada :

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 46 tahun 1984 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka

b. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 194 tahun 1984 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka

c. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 063 tahun 1987 tentang Penyempurnaan Pola Umum Gerakan Pramuka.

 

  3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Petunjuk penyelenggaraan ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega, dengan tata urut sebagai berikut :

a. Pendahuluan

b. Landasan, Arah, Tujuan Pembinaan dan Kebijaksanaan Operasional

c. Fungsi, Wadah, dan Pengelola Pembinaan

d. Sasaran Pembinaan

e. Pelaksanaan Proses Pembinaan

f. Pembinaan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega

g. Prinsip dan materi Pembinaan

h. Prinsip dan materi Kegiatan

i. Mekanisme Pembinaan

j. Masalah dan Pendekatan

k. Usaha Pengembangan

l. Penutup.

 

  4. Pengertian

a. Pembinaan secara umum diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu.

b. Pembinaan di dalam Gerakan Pramuka adalah usaha pendidikan yang dilakukan secara terus menerus oleh anggota dewasa terhadap anak didik, dengan menggunakan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan, dan sistem among, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, perkembangan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

c. Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega adalah proses pendidikan dan pembinaan kepribadian, watak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, ketangkasan, kesehatan dan kesegaran jasmani, dan kepemimpinan bagi para Pramuka Penegak dan Pandega, sehingga dapat hidup mandiri.

Pembinaan ini dapat dikelompokkan menjadi :

1) kegiatan Bina Diri : pembinaan pribadi, baik jasmani maupun rohani

2) kegiatan Bina Satuan : pembinaan kepemimpinan dan keterampilan pengelolaan satuan/kwartir dalam Gerakan Pramuka, serta darma baktinya kepada Gerakan Pramuka.

3) kegiatan Bina Masyarakat : pembinaan kepemimpinan dan keterampilan pembangunan masyarakat, serta darma baktinya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

d. Pola Pembinaan adalh kerangka kegiatan pembinaan, agar pelaksanaan pembinaan tersebut dapat berdayaguna dan tepatguna, serta mencapai tujuannya.

e. Pola pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega adalah kerangka kegiatan pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan bahan kegiatannya, sehingga pembinaan itu terarah dan teratur, berdayaguna, dan tepatguna, dalam rangka mencapai tujuan Gerakan Pramuka.

f. Maksud Pola Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega adalah :

1) Merupakan pedoman pimpinan untuk menentukan kebijaksanaan umum dalam usaha pembinaan dan pengembangan Pramuka Penagk dan Pandega.

2) Merupakan pedoman berpikir dan bertindak bagi Pramuka Penegak dan Pandega.

g. Tujuan Pola Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega adalah :

Menentukan kebijaksanaan umum yang selalu konsisten dan terarah serta terpadu dengan kebutuhan organisasi di satu pihak dan pengembangan anak didik di pihak lain.

h. Posisi Pola Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega adalah :

1) Sebagai pengembangan dari Pola Umum Gerakan Pramuka.

2) Uraian dan penjabaran tentang ketegasan kedudukan dan peranan Pramuka Penegak dan Pandega sebagai anak didik.

3) Pendukung dan pelengkap bagi Pola Umum Jangka Panjang.

i. Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega adalah kerangka pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega yang lebih terinci, agar dapat dilaksanakan secara berencana, terarah dan terpadu, sehingga berdayaguna dan tepatguna.

j. Sangga adalah satuan terkecil Pramuka Penegak dengan jumlah anggota maksimum 10 orang.

k. Reka adalah satuan terkecil Pramuka Pandega dengan jumlah anggota maksimum 10 orang.

 

 

BAB II   LANDASAN, ARAH, TUJUAN PEMBINAAN,

DAN KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL

  5. Landasan

a. Landasan ideal : Pancasila.

b. Landasan konstitusional : Undang-undang Dasar Negara RepublikIndonesiatahun 1945.

c. Landasan mental, moral dan normatif : Kode Kehormatan Pramuka yaitu Trisatya sebagai janji Pramuka, dan Dasadarma sebagai ketentuan moral, serta etika, tata nilai, dan adat istiadat yangluhur, yang hidup dalam masyarakat sebagai norma.

d. Landasan Struktural

1) Keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka.

2) Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

4) Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

e. Landasan Operasional

1) Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

2) Ketetapan MPR RI tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

3) Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaanRInomor 0323/U/1978 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda.

4) Ketentuan-ketentuan Gerakan Pramuka yang berkaitan dengan Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega.

f. Landasan Konsepsional

1) Hakekat Gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan non formal.

2) Tujuan Gerakan Pramuka seperti yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

3) Asas pendidikan dan nilai kebudayaan nasional.

4) Asas Pembangunan Nasional.

g. Landasan Historis

1) Sejarah perjuangan bangsaIndonesia.

2) Sejarah perkembangan Gerakan Pramuka.

 

  6. Arah

Arah pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega adalah :

a. Pelaksanaan pembinaan kepribadian, watak dan budi pekerti yang luhur.

b. Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

c. Peranan Gerakan Pramuka dalam Pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya.

d. Pelaksanaan konsepsi pendidikan nasional, dan Gerakan Pramuka berperan sebagai lembaga pendidikan non formal.

e. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan generasi muda yang diarahkan pada keselarasan dan keutuhan tiga sumber orientasi hidup, yaitu :

1) Orientasi kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai kerohanian yang luhur dan falsafah hidup Pancasila, yaitu pengembangan insan ber Ketuhanan Yang Maha Esa, bertaqwa dan beriman kepadaNya, serta mengamalkan ajaranNya dalam segala segi kehidupan, berbudi luhur dan bermoral Pancasila.

2) Orientasi ke dalam diri pribadi, yaitu pengembangan sebagai insan biologis, insan berpendidikan dan kejiwaan serta insan kerja, guna mengembangkan bakat, kemampuan jasmaniah dan rohaniah agar dapat memberikan prestasi yang maksimal dengan mengembangkan faktor kemampuan/potensi dalam dirinya.

3) Orientasi ke luar, yaitu :

a) terhadap pengembangan, lingkungan (sosial), budaya, alam sebagai :

(1) insan sosial budaya

(2) insan sosial politik yaitu insan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi

(3) insan sosial ekonomi, termasuk sebagai insan kerja dan insan profesi yang memiliki kemampuan untuk mengenali, memanfaatkan dan mendayagunakan sumber-sumber daya alam serta sekaligus mampu memelihara lingkungannya.

b) untuk menumbuhkan kepekaan Pramuka Penegak dan Pandega terhadap situasi masa kini dan masa depan dalam menumbuhkan kemampuan untuk mawas diri, mengembangkan daya kreasi yang konstruktif, serta menumbuhkan kesadaran bagi kesinambungan nilai-nilai luhur bangsa dan negara.

f. Peningkatan Ketahanan Nasional

g. Pencapaian tujuan perjuangan bangsaIndonesia

 

  7. Tujuan

Tujuan pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega adalah untuk :

a. Tujuan umum

Membentuk Pramuka Penegak dan Pandega yang :

1) Berediologi Pancasila.

2) Kuat keyakinan beragamanya.

3) Tinggi mental, kuat fisik dan rohaninya.

4) Berguna bagi diri pribadi, keluarga dan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

5) Berkesadaran hokum.

6) Berkesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7) Berkesadaran internasional untuk mengembangkan persatuan/persaudaraan dalam rangka membina perdamaian dunia.

b. Tujuan khusus (kualitatif)

Membentuk Pramuka Penegak dan Pandega yang :

1) Berkemampuan untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila.

2) Berjiwa kepemimpinan, memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin terhadap keluarga, masyarakat dan negara.

3) Mengembangkan patriotisme dan idealisme.

4) Berkesadaran social dan berkesadaran rasional.

5) Berkepribadian dan berbudi pekerti luhur

6) Jujur dan adil.

7) Berjiwa gotong royong dan pengabdian serta meningkatkan daya kreasi.

8) Mengamalkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kewiraswastaan.

9) Menjadi kader pimpinan Gerakan Pramuka, masyarakat, bangsa dan negara.

10) Memiliki dan mengembangkan sikap yang :

- Teguh pada pendirian, tidak sewenang-wenang, kritis, obyektif dan rendah hati.

c. Tujuan khusus (kuantitatif)

Membentuk Pramuka Penegak dan Pandega yang :

1) Menjaga kesinambungan keanggotaan dari golongan Siaga sampai dengan golongan Pandega.

2) Setiap Gugusdepan memiliki sedikitnya satu Ambalan dan atau satu Racana.

3) Setiap sepuluh orang anak didik memiliki satu orang Pembina Pramuka.

 

  8. Kebijaksanaan Operasional

a. Penegak dan Pandega

1) Mengembangkan semaksimal mungkin kemampuan Pramuka Penegak dan Pandega sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara.

2) Mengintensifkan pendidikan dan latihan bagi Pramuka Penegak dan Pandega, sehingga mampu menunjang program pembinaan seefektif-efektifnynya.

3) Menyelenggarakan program pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pandega secara terpadu, dengan menyusun urutan prioritas yang tepat dan dilaksanakan secara bertahap.

4) Meningkatkan partisipasi kesadaran masyarakat para Pramuka Penegak dan Pandega, sehingga memiliki pengetahuan tentang kelompok social lainnya, dan dapat memberi sumbangan positif untuk ikut serta mengembangkan lingkungan di sekitarnya.

5) Mengajak sebanyak-banyaknya remaja dan pemudaIndonesiauntuk bergabung di dalam wadah organisasi Gerakan Pramuka, dengan jalan mengikut sertakan remaja dan pemuda, baik secara perorangan maupun organisasi, di dalam kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega.

6) Mengembangkan penelitian terapan tentang tingkat pengetahuan, sikap dan praktek para Pramuka Penegak dan Pandega di seluruhIndonesia.

b. Dewan Kerja

1) Memadukan gerak dan langkah Dewan Kerja dari tingkat Ambalan/Racana sampai dengan tingkat Nasional, dengan cara memusatkan usaha pada sasaran terpilih.

2) Mengembangkan Program kegiatan terpadu yang didukung oleh Dewan Kerja di semua jajaran Kwartir, dengan melancarkan intensifikasi program Nasional Pramuka Penegak dan Pandega secara bertahap.

3) Menyelenggarakan mekanisme pembinaan seefektif-efektifnya, sehingga terwujud keterpaduan gerak Dewan Kerja.

4) Mengintensifkan program pengembangan kepemimpinan Dewan Kerja, baik melalui Latihan Pengembangan Kepemimpinan maupun melalui cara lain.

5) Mengembangkan penelitian tentang sistem penelitian melalui pembahasan peristiwa (studi kasus), survei, dan/atau penelitian evaluatif mengenai penyelenggaraan program pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega di seluruhIndonesia.

6) Menyelnggarakan sistem pemantauan yang tepatguna dengan melibatkan seluruh Dewan Kerja dalam satu kesatuan sistem.

c. Pengembangan sistem

1) Merencanakan dan memfungsikan sistem manajemen terpadu, dengan mengembangkan berbagai sub sistem manajemen, meliputi sub sistem perencanakan, pencatatan dan pelaporan, pengendalian dan pengawasan, pengorganisasian, pelaksanaan, penilaian, pengadaan dan distribusi.

2) Mengembangkan sub sistem perencanaan program, dari tingkat nasional sampai dengan tingkat Ambalan/Racana, sehingga gerak dan langkah semua Dewan Kerja berlangsung secara bersama atas satu tujuan bersama.

3) Mengembangkan sistem supervisi yang meliputi usaha bimbingan dan pengawasan teknis pelaksanaan program secara terpadu, yang melibatkan tidak saja unsur Dewan Kerja, tetapi juga unsur di luar Dewan Kerja yang tugas dan fungsinya berkaitan erat dengan usaha pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pandega.

4) Meningkatkan usaha pembinaan wilayah dalam usaha meningkatkan kemapuan Dewan Kerja merata ke seluruh Indonesia, sehingga secara bertahap pengembangan Pramuka Penegak dan Pandega dapat memperoleh kemajuan yang menggembirakan.

5) Mengembangkan proyek percontohan yang mengarah pada usaha pengembangan Pramuka Penegak dan Pandega, yang kemudian dikembangkan ke seluruhIndonesia.

 

 

 

 

BAB III   FUNGSI, WADAH DAN PENGELOLA

PEMBINAAN

  9. Fungsi Pembinaan

Pembinaan memiliki fungsi :

a. Memberi semangat melakukan sesuatu yang positif (motivasi). Fungsi ini bertugas memberi pengarahan, dorongan, kepercayaan dan keyakinan kepada calon anak didik, agar mereka menjadi anggota Gerakan Pramuka dengan penuh keyakinan.

b. Membimbing dan mengarahkan kesadaran atas kemampuan dan memberikan arah gerak. Fungsi ini berarti pula membimbing anak didik untuk mengerjakan sesuatu dengan jalan menumbuhkan keyakinan pada diri anak didik untuk berprestasi.

c. Menampung dan membantu memecahkan masalan yang timbul (konsultasi). Fungsi ini menebalkan rasa percaya pada diri dan menyuburkan sifat kedewasaan anak didik. Dasar konsultasi adalah kesamaan dan bersifat bantuan pemikiran.

d. Memberi dan melaksanakan tugas dan kewajiban untuk mengembangkan rasa tanggung jawab (instruksi).

 

10. Pelaksanaan Fungsi Pembinaan

a. Dalam menjalankan fungsi pembinaan, Pramuka Penegak memerlukan Pembina yang :

1) memiliki kemampuan bergaul, bijaksana, menjadi suri tauladan, berwibawa dan menjadi tempat mencurahkan pikiran dan perasaan.

2) bersedia dan berani memberi kesempatan kepada Penegak yang dibinanya untuk memikirkan, merencanakan, melaksanakan dan mengadakan evaluasi segala kegiatan Penegak, serta berani dan mau bertanggung jawab atas segala resikonya.

3) mampu memberikan motivasi kepada Penegak agar mendapat keyakinan atas kebenaran langkag yang ditempuh.

b. Dalam menjalankan fungsi pembinaan, Pramuka Pandega memerlukan Pembina yang :

1) memiliki kemampuan bergaul, bijaksana, menjadi suri tauladan, berwibawa dan menjadi tempat mencurahkan pikiran dan perasaan.

2) bersikap sebagai teman akrab yang penuh rasa tanggung jawab dan penuh pengertian.

3) bersedia dan berani bersikap terbuka untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan inisiatif serta memberikan kesempatan kepada Pandega untuk memikirkan, merencanakan, melaksanankan dan mengadakan evaluasi suatu kegiatan dengan segala tanggung jawab dan resikonya.

4) mampu memberi motivasi agar Pandega dapat menentukan sikap dan mengambil keputusan sendiri, dengan penuh rasa tanggung jawab.

 

11. Wadah Pembinaan

a. Ambalan adalah wadah pembinaan bagi Pramuka Penegak di Gugusdepan.

b. Racana adalah wadah pembinaan bagi Pramuka Pandega di Gugusdepan.

c. Dewan Kerja adalah wadah di Kwartir beranggotakan Pramuka Penegak dan Pandega yang dipilih dalam musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera, sesuai petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja.

d. Satuan Karya adalah wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega untuk menambah keterampilan dan pengetahuan khusus di bidang pembangunan, tanpa meninggalkan kedudukannya sebagai anggota Gugusdepan.

e. Kelompok Kerja adalah wadah pembinaan Pramuka Penegak dana Pandega untuk belajar dan mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu guna kebutuhan suatu program. Anggota Kelompok Kerja adalah Pramuka Penegak dan Pandega, Pembina, Pelatih dan orang-orang yang dianggap mampu dan ahli dalam suatu bidang ilmu atau keterampilan tertentu untuk membuat perencanaan tentang program kegiatan Ambalan, Racana atau Dewan Kerja.

f. Sangga Kerja adalah wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega yang mempunyai tugas melaksanakan program kegiatan Ambalan, Racana atau Dewan Kerja.

 

12. Pengorganisasian

a. Ambalan

1) Ambalan beranggotakan warga Ambalan yang terdiri atas :

Penegak, Calon Penegak dan Tamu Ambalan.

2) Untuk menggerakkan Ambalan dibentuk Dewan Ambalan

a) Dewan Ambalan terdiri atas semua Pramuka Penegak yang sedikitnya sudah dilantik sebagai Penegak Bantara.

b) Dewan Ambalan dipimpin oleh :

(1) eorang Pradana

(2) Seorang Kerani

(3) Seorang Bendahara

(4) Seorang Pemangku Adat

c) Tugas Dewan Ambalan merencanakan dan melaksanakan program berdasarkan Keputusan Musyawarah Penegak.

3) Apabila diperlukan, Ambalan dapat membentuk Sangga. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ambalan dapat membentuk Sangga Kerja.

4) Untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kehormatan anggota, maka dibentuk Dewan Kehormatan yang terdiri atas Pradana, Pemangku Adat, serta Pembina sebagai Penasehat.

5) Musyawarah Penegak dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali yang dihadiri oleh seluruh anggota Ambalan dengan acara:

a) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

b) Merencanakan kegiatan Ambalan yang akan datang.

c) Membicarakan Adat Istiadat Ambalan.

d) Memilih Pengurus Dewan Ambalan masa bakti berikutnya.

b. Racana

1) Racana beranggotakan warga Racana yang terdiri atas :

Pandega dan Calon Pandega.

2) Untuk menggerakkan Racana dibentuk Dewan Racana

a) Dewan Racana terdiri atas semua Pramuka Pandega yang sudah dilantik sebagai Pandega.

b) Dewan Racana dipimpin oleh :

(1) Seorang Ketua

(2) Seorang Sekretaris

(3) Seorang Bendahara

(4) Seorang Pemangku Adat

3) Apabila diperlukan, Racana dapat membentuk Reka. Dalam melaksanakan program, Dewan Racana dapat membentuk Sangga Kerja.

4) Untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kehormatan anggota, maka dibentuk Dewan Kehormatan yang terdiri atas Ketua Dewan Racana, Pemangku Adat, serta Pembina sebagai Penasehat.

5) Musyawarah Pandega dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali yang dihadiri oleh seluruh anggota Racana dengan acara:

a) Memilih Pengurus Dewan Racana masa bakti berikutnya.

b) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

c) Merencanakan kegiatan Racana yang akan datang.

d) Membicarakan Adat Istiadat Racana.

c. Dewan Kerja

Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera diberi kesempatan menerapkan kemampuan dan keterampilan berorganisasi dan mengembangkan kepemimpinan di Dewan Kerja.

 

13. Pengelola Pembinaan

a. Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Pramuka dititik beratkan pada :

1) Pengembangan pendidikan kepramukaan

2) Pelaksanaan kegiatan kepramukaan

3) Pembangunan sarana fisik dalam pelaksanaan karya bakti

4) Pengembangan usaha dana dan koperasi Pramuka

5) Manajemen.

b. Pengelola pembinaan melalui wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega diatur sebagai berikut :

1) Pengelola pembinaan Ambalan adalah Gugusdepan

2) Pengelola pembinaan Racana adalah Gugusdepan

3) Pengelola pembinaan Dewan Kerja adalah Kwartir

4) Pengelola pembinaan Satuan Karya adalah Pamong Saka dan Pimpinan Saka

5) Pengelola pembinaan Kelompok Kerja adalah Gugusdepan dan Kwartir

6) Pengelola pembinaan Sangga Kerja adalah Gugusdepan, Dewan Kerja dan Kwartir.

c. Sistem pembinaannya adalah sistem among :

- Ing ngarso sung tulodo (di depan memberi teladan)

- Ing madyo mangun karso (di tengah membangun kemauan)

- Tut wuri handayani (dibelakang memberi daya/dorongan)

d. Dasar perlakuan pembinaan terhadap Pramuka Penegak dan Pandega.

Dasar perlakuan berpangkal pada penjabaran dari rasa kepantasan, cinta kasih, keadilan dan sedia berkorban terutama dari pihak Pembina Pramuka dan Pimpinan Kwartir sehingga lebih mengarah pada :

1)     Pemberian kesempatan kepada Pramuka Penegak dan Pandega secara langsung untuk tampil sebagai pemimpin dengan dukungan yang tulus dari orang dewasa yang bertanggung jawab.

2)     Pemberian motivasi dan kesempatan untuk dapat membina satuan.

e. Arah perlakuan pembina terhadap Pramuka Penegak dan Pandega adalah menanamkan jiwa kepramukaan dan keterampilan bagi Pramuka Penegak dan Pandega.

f. Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega dilaksanakan dengan berpegang teguh pada suatu sistem dan metode yang mengandung unsur-unsur :

1)     Kesinambungan dan keteraturan.

2)     Kegiatan yang menarik dan mengandung pendidikan.

3)     Memanfaatkan sumber setempat yang tersedia.

g. Kesinambungan pendidikan meliputi unsur :

1) Bina diri (kepentingan pribadi)

a) Pendidikan Pramuka Penegak merupakan kelanjutan dari proses yang telah dipersiapkan sejak dari masa Siaga dan diteruskan dengan pengembangan pada masa Penggalang secara berkesinambungan, mendewasakan mental, spiritual, mengarahkan keterampilan, pengarahan dan pengembangan bakat menjadi profesi, sehingga menemukan jalan kearah mandiri dan mengembangkan kewiraswastaan.

b) Pada Pramuka Pandega merupakan tahap pengabdian untuk memperdalam dedikasi dengan pemantapan kepemimpinan dalam praktek pembinaan.

2) Bina satuan (kepentingan Gerakan Pramuka)

a) Dalam rangka pengembangan kepemimpinan dibentuklah Dewan Kerja yang bertugas membantu Kwartir. Untuk itu diperlukan kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengadakan evaluasi kegiatan yang sesuai dengan aspirasi mudanya.

b) Di samping itu Pramuka Penegak dan Pandega juga diberi kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kepada Pramuka Siaga, Penggalang dan Penegak, melalui kegiatannya sebagai instruktur yang membantu para Pembina Pramuka dan Pamong Saka. Untuk itu mereka mendapat kesempatan mengikuti Kursus Instruktur, Kursus Pembina Pramuka, dan berbagai kursus keterampilan.

c) Dalam rangka regenerasi, bentuk kegiatan berupa kaderisasi perlu ditingkatkan dan dikembangkan sehingga terjadi kesinambungan kepemimpinan dalam usaha mencapai tujuan Gerakan Pramuka.

3) Bina Masyarakat

a) Dalam rangka pengembangan kesadaran bermasyarakat, bentuk kegiatan pengabdian masyarakat  perlu ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga Pramuka Penegak dan Pandega dapat berperan dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus dapat meletakkan landasan bagi masa depannya.

b) Para Pramuka Penegak dan Pandega diarahkan untuk mengembangkankepemimpinannya, dengan menganjurkan berperan dalam masyarakat sebagai peneliti, penyuluh, penggerak, pelopor dan pemimpin masyarakat, sehingga di kemudian hari dapat berperan sebagai pemimpin bangsa dan negara.

c) Pengabdian Pramuka Penegak dan Pandega kepada Masyarakat meliputi segala bidang kehidupan mnusia, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, agama, kesejahteraan hidup, keluarga berencana, lingkungan hidup, keamanan dan pertahanan dan lain-lain.

 

 

BAB IV   SASARAN PEMBINAAN

14. Sasaran

Sasaran pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega di Gugusdepan maupun di Kwartir melalui wadah Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega adalah untuk meningkatkan kualitas manusiaIndonesiayaitu manusia yang :

a. Beriman, berkepribadian, berbudi luhur, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri.

b. Jasmaninya kuat dan sehat.

c. Tinggi kecerdasan dan keterampilannya.

d. Mempunyai rasa cinta tanah air.

e. Mempunyai rasa percaya pada diri sendiri, sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif.

f. Mempunyai rasa percaya pada diri sendiri, sikap perilaku yang inovatif dan kreatif

Pembinaan terhadap Pramuka Penegak dan Pandega perlu disesuaikan dengan perkembangan jiwa Pramuka Penegak dan Pandega tersebut.

 

15. Dasar Pembinaan Sasaran

a. Masa usia Pramuka Penegak adalah masa pemuda yang masih berkembang, penuh emosi, mudah berubah dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Masa usia Pramuka Penegak merupakan usia mencari identitas diri dengan meniru sikap dan tingkah laku seseorang yang dikaguminya. Masa usia ini merupakan saat-saat yang memerlukan seseorang yang dapat dipercaya, tempat mencurah-kan perasaan dan pikirannya, dan saat-saat bagi Pramuka Penegak untuk memperoleh keyakinan tentang dirinya.

b. Masa uisa Pramuka Pandega adalah masa usia yang harus dipandang sebagai orang dewasa muda. Masa usia yang telah mengarah kepada kematangan dan kemantapan berpikir, sikap serta tindakan yang realistis, kritis dan analitis. Masa usia yang terpengaruh jiwa petualangan (avonturir) dan ke-inginan untuk merombak hal-hal yang dinilai tidak sesuai lagi. Masa usia yang memerlukan dukungan yang membesarkan semangat, menghendaki kejelasan dan keterbukaan dalam segala hal. Masa usia yang mengarah kepada pemikiran tentang status dalam masyarakat dan ketetapan cita-citanya. Masa usia yang memerlukan teman terpercaya tempat mencurahkan pikiran dan perasaannya.

 

16. Arah Prose Pembinaan

a. Tingkat Penegak Bantara merupakan masa latihan bakti Penegak.

b. Tingkat Penegak Laksana merupakan masa persiapan pengabdian, yaitu masa menerapkan hasil latihan yang telah didapat selama dalam tingkat Penegak Bantara.

c. Tingkat Pandega merupakan masa pengabdian dan pengembangan kepemimpinan.

 

 

BAB V   PELAKSANAAN PROSES PEMBINAAN

17. Tamu Penegak

a. Tamu Penegak adalah seorang Pramuka Penggalang yang karena usianya dipindahkan dari Pasukan Penggalang ke Ambalan Penegak, atau pemuda yang berusia 16 tahun sampai dengan 20 tahun yang belum pernah menjadi anggota Gerakan Pramuka.

b. Lamanya menjadi Tamu Penegak paling lama 3 (tiga) bulan.

c. Selama menjadi Tamu Penegak diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan adat-istiadat yang berlaku di Ambalan tersebut.

d. Bagi anggota Ambalan lainnya diberi kesempatan untuk mengenal dan menilai Tamu Penegak tersebut.

 

18. Calon Penegak

a. Calon Penegak ialah Tamu Penegak yang dengan sukarela menyatakan diri sanggup mentaati peraturan dan Adat Ambalan dan diterima oleh semua anggota Ambalan untuk menjadi anggota Ambalan tersebut.

b. Lamanya menjadi Calon Penegak sedikitnya 6 (enam) bulan.

c. Perpindahan status dari Tamu Penegak menjadi Calon Penegak dilaksanakan dengan upacara sederhana dan dialog yang mengandung pendidikan bagi segenap anggota Ambalan tersebut.

d. Calon harus mawas diri dan menghargai orang lain serta menyadari hak dan kewajibannya, antara lain :

1) Tidak mempunyai hak suara dalam musyawarah.

2) Mempunyai hak bicara dalam diskusi, pertemuan dan musyawarah.

3) Harus mengikuti acara Ambalan yang bersangkutan.

4) Berkewajiban menyelesaikan SKU tingkat Penegak Bantara.

5) Berkewajiban ikut menjaga dan mengembangkan nama baik Ambalannya.

e. Setiap Calon Penegak dibina oleh dua orang Penegak Bantara/Laksana dari Ambalan yang bersangkutan.

 

19. Penegak Bantara

a. Penegak Bantara adalah Calon Penegak yang telah memenuhi SKU bagi Penegak Bantara dan mentaati Adat Ambalan.

b. Perpindahan dari Calon Penegak menjadi Penegak Bantara dilaksanakan dengan upacara pelantikan, yang bersangkutan mengucapkan janji Trisatya dengan sukarela dan berhak memakai tanda pengenal untuk Penegak Bantara.

c. Selama menjadi Penegak Bantara diberi kesempatan latihan membaktikan diri kepada masyarakat dan membentuk kepribadian yang kuat.

d. Seorang Penegak Bantara wajib tetap melanjutkan latihan dan kegiatan lainnya untuk :

1) Menyelesaikan SKU bagi Penegak Laksana sehingga dapat dilantik sebagai Penegak Laksana.

2) Menempuh Syarat Kecakapan Khusus sesuai dengan kesenangan dan bakatnya sehingga mendapatkan Tanda Kecakapan Khusus.

3) Mengembangkan bakat dan minatnya dalam Satuan Karya serta menyebarkan tugas pokok Sakanya itu sesuai dengan kemampuannya.

4) Mencari kesempatan untuk mengikuti Kursus Pembina Pramuka Mahir sehingga dapat membantu menyelenggarakan kegiatan di Perindukan Siaga atau Pasukan Penggalang.

5) Berperan serta dalam memberikan bantuan kepada Kwartir sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada padanya.

 

20. Penegak Laksana

a. Penegak Laksana adalah Penegak Bantara yang telah memenuhi SKU bagi Penegak Laksana dan mentaati Adat Ambalan.

b. Perpindahan dari Penegak Bantara menjadi Penegak Laksana dilaksanakan dengan upacara kenaikan dengan mengucapkan ulang janji Trisatya dengan sukarela dan berhak memakai tanda pengenal untuk Penegak Laksana.

c. Selama menjadi Penegak Laksana diberi kewajiban memimpin kegiatan bakti untuk Gerakan Pramuka dan masyarakat.

d. Seorang Penegak Laksana wajib tetap melanjutkan latihan dan kegiatannya bahkan dikembangan terus untuk :

1) Menambah jumlah/bobot dalam menempuh Syarat Kecakapan Khusus sehingga mendapatkan Tanda Kecakapan Khusus yang lebih tinggi.

2) Memperdalam dan memperluas keikut sertaanya di dalam Satuan Karya.

3) Mengikuti kursus yang diselenggarakan Gerakan Pramuka.

4) Memberikan kesempatan untuk membaktikan dirinya dengan membantu menyelenggarakan latihan atau kegiatan untuk Perindukan Siaga atau Pasukan Penggalang.

5) Berperan serta dalam memberikan bantuan kepada Kwartir sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada padanya.

 

21. Calon Pandega

a. Calon Pandega dipersiapkan untuk menjadi pemimpin (Pembina Pramuka) yang cakap, jujur dan bertanggung jawab.

b. Selama menjadi Calon Pandega berkewajiban menyelesaikan SKU tingkat Pandega sambil mempraktekkannya di dalam Satuan Penggalang atau Satuan Siaga.

c. Para Calon Pandega diberi kesempatan untuk mengembangkan kepribadian kepemimpinan dan meningkatkan jiwa pengabdian kepada masyarakat.

d. Lamanya menjadi Calon Pandega sedikitnya 6 (enam) bulan.

 

22. Pandega

a. Pandega adalah Calon Pandega yang telah memenuhi SKU bagi Pandega dan mentaati Adat Racana.

b. Perpindahan status dari Calon Pandega menjadi Pandega dilakukan dengan upacara sederhana dengan dialog yang mengandung pendidikan bagi segenap anggota Racana.

c. Pandega diharapkan sudah memiliki kepribadian yang kuat sehingga jiwa baktinya diamalkan untuk kepentingan umum.

d. Para Pandega diharapkan mempunyai sikap lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

e. Pandega berusaha sendiri meningkatkan keterampilannya dan kemampuannya sehingga dapat lebih banyak membantu dirinya agar dapat mandiri di samping dapat membantu Gerakan Pramuka baik dalam hal pengelolaan Kwartir maupun Gugusdepan.

d. Para Pandega merupakan pasangan kerja sepengabdian bagi para Pembina Pramuka.

 

23. Pandega terus berlatih dan melakukan kegiatan lainnya untuk :

a. Mengikuti pendidikan bagi orang dewasa baik di dalam maupun di luar Gerakan Pramuka, sehingga dapat memperkaya pengetahuan, pengalaman, dan keterampilannya.

b. Berperan serta dalam penyelenggaran latihan dan kegiatan di tingkat Kwartir serta perorangan atau bersama-sama serta memberikan bantuan kepada Kwartir dan berusaha untuk menambah jumlah Pembina Pramuka.

c. Mencari kesempatan untuk dapat membaktikan dirinya kepada masyarakat, secara perorangan atau bersama-sama.

 

 

 

 

BAB VI   PEMBINAAN DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA

24. Sasaran Pembinaan

Pembinaan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega oleh Kwartir yang bersangkutan diarahkan untuk mencapai sasaran :

a. Peningkatan kemampuan pengelolaan organisasi Gerakan Pramuka.

b. Penyempurnaan sarana perangkat kerja staf Kwartir Gerakan Pramuka serta satuan-satuan Gerakan Pramuka.

c. Kesinambungan pemupukan kepemimpinan, daya kreasi, idealisme dan patriotisme bagi kepentingan Gerakan Pramuka, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

 

25. Proses Pembinaan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega oleh Kwartir adalah :

a. Bimbingan dan pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega.

b. Kesempatan untuk melaksanakan keputusan Musppanitera yang telah disahkan oleh Kwartir dan menyampaikan pandangan, pendapat, saran, usul, dan evaluasi kepada Kwartir tentang kegiatan serta masalah yang dihadapi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan Kwartir.

 

 

BAB VII   PRINSIP DAN MATERI PEMBINAAN

 

26. Prinsip Pembinaan

a. Umum

1) Sesuai dengan perkembangan jiwa atas dasar usia, maka semua bentuk kegiatan harus dapat memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Pramuka Penegak dan Pandega untuk melaksanakan semboyan : dari, oleh dan untuk Pramuka Penegak dan Pandega dengan bimbingan dan tanggung jawab orang dewasa.

2) Pramukka Penegak dan Pandega diberi kesempatan merencanakan, melaksanakan dan menilai kegiatan yang diinginkan dengan pengarahan, bimbingan dan pengawasan orang dewasa yang bertanggung jawab atas berlangsungnya proses timbal balik.

b. Khusus

Pembinaan terhadap Pramuka Penegak dan Pandega melalui :

1) Kecakapan Umum dengan pencapaian Syarat Kecakapan Umum (SKU).

2) Kecakapan Khusus dengan pencapaian Syarat Kecakapan Khusus (SKK).

 

27. Materi Pembinaan

Sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka yang menyatakan bahwa Gerakan Pramuka membina dan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan, yang pelaksanaannya disesuaikan dngan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia dengan tujuan agar mereka :

a. Menjadi manusia yang berkepribadian, berwatak dan berbudi luhur, serta :

1) tinggi mental, moral dan budi pekerti serta kuat keyakinan beragamanya

2) tinggi kecerdasan dan keterampilannya

3) kuat dan sehat jasmaninya.

b. Menjadi warganegara Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri serta mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara ;

Maka materi pembinaannya adalah :

1) Materi pembinaan mental spiritual

a) Kerohanian/kepribadian

(1) Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

(2) Budi pekerti luhur, perikemanusiaan, dan jiwa pengabdian

(3) Demokrasi, jujur, adil, sederhana dan rasa tanggung jawab

(4) Cinta budaya, bangsa, tanah air dan keindahan serta kelestarian alam.

b) Intelek dan kejiwaaan

(1) Jiwa yang mantap, seimbang dan selaras

(2) Cerdas, berilmu, kritis, analitis, sistematis, dan metodis.

2) Materi pembinaan patriotisme

a) Moral dan kesadaran ideology Pancasila

b) UUD 1945 dan semangat persatuan serta kesatuan bangsa

c) Kesadaran Ketahanan Nasional, nilai serta cita-cita perjuangan kemerdekaan

d) Sejarah perjuangan bangsa

e) Sejarah kepanduan/kepramukaan di Indonesia.

3) Materi Pembinaan idealisme

a) Kreatif, dinamis, obyektif dan realistis

b) Disiplin social, minat belajar, bekerja dan berprestasi

c) Keterampilan, kecakapan, keahlian dan produktivitas

d) Pengambilan keputusan, prakarsa, inovasi, dan daya kreasi

e) Semangat pelopor dan jiwa kerakyatan

f) Semangat membangun dan rasa tanggung jawab terhadap kemajuan masyarakat.

4) Materi pembinaan jasmaniah

a) Kuat, segar dan sehat

b) Tangguh dan berdaya tahan tinggi

c) Tangkas dan trampil.

 

 

BAB VIII   PRINSIP DAN MATERI KEGIATAN

28. Prinsip Kegiatan

a. Gerak dasar kegiatan bagi pencapaian sasaran Pramuka Penegak dan Pandega adalah :

Membangkitkan, mendorong dan mengarahkan serta mengatur dan mengembangkan keinginan/minat, semangat serta daya kemampuan Pramuka Penegak dan Pandega.

b. Semua bentuk kegiatan harus berisi/mengandung pendidikan mental, jasmani, pengetahuan, keterampilan dan pengamalan bakti Pramuka Penegak dan Pandega sehingga dapat menjadi kader pembangunan yang bermoral Pancasila dan berjiwa wiraswasta, serta dapat hidup bahagia dengan pedoman dan penghayatan kehormatan Pramuka.

c. Dalam rangka menyiapkan Pramuka Penegak dan Pandega agar mampu membantu Pembina Pramuka Siaga dan Penggalang, mereka diberi kesempatan mengikuti Kursus Pembina Pramuka Mahir.

d. Kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega meliputi :

1) Bina diri

2) Bina satuan Pramuka

3) Bina masyarakat.

e. Metode kegiatan antara lain :

1) Permainan

2) Diskusi

3) Demonstrasi

4) Lomba

5) Drama dan bermain peran

6) Kelompok kerja

7) Penugasan pribadi

8) Perkemahan

9) Ceramah.

f. Bentuk kegiatan antara lain :

1) Perkemahan

2) Gladian

3) Latihan Pengembangan Kepemimpinan

4) Latihan keterampilan

5) Proyek percobaan (pilot)

6) Kursus

7) Bakti Masyarakat

8) Pertemuan Pramuka, misalnya Raimuna

9) Mengenal alam terbuka

10) Halang rintang dan gladi tangguh

11) Kegiatan agama

 

29. Materi Kegiatan

a. Ruang lingkup materi kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega meliputi seluruh segi kehidupan manusia yang baik.

b. Semua kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega merupakan percobaan dan latihan menerapkan hasil studinya tentang manajemen, terutama mengenai pengembangan kepemimpinannya dalam bentuk secara praktis.

c. Semua kegiatan bagi Pramuka Penegak dan Pandega merupakan percobaan dan latihan menerapkan hasil studinya tentang manajemen, terutama mengenai amal dan pengembangan kepemimpinannya secara praktis didalam membina anak didik.

d. Materi kegiatan yang dilaksanakan mempunyai dua tujuan yang berkaitan yaitu :

1) ke dalam : merupakan pendidikan untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka sesuai dengan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

2) Ke luar : sebagai bakti kepada masyarakat dalam rangka pembangunan nasional, khususnya pembinaan generasi muda.

d. Materi-materi kegiatan meliputi antara lain :

1) Mental spiritual

2) Patriotisme (cinta tanah air)

3) Idealisme

4) Sosial

5) Kewarganegaraan

6) Seni budaya

7) Cinta alam

8) Keterampilan

9) Ketangkasan

10) Penanggulangan keadaan darurat

11) Kependudukan dan transmigrasi

12) Lingkungan hidup dan kelestarian alam

13) Koperasi dan Tabungan Nasional

14) Pertanian (dalam arti luas)

15) Pertukangan dan kerajinan

16) Kebaharian

17) Kedirgantaraan

18) Keamanan dan ketertiban masyarakat

19) Perayaan dan peringatan hari-hari bersejarah

20) Kampanye penerangan, sensor film, palang merah, pemberantasan buta huruf dan pendidikan kesejahteraan keluarga.

 

 

BAB IX   MEKANISME PEMBINAAN

30. Bentuk mekanisme pembinaan

a. Dalam usaha memperoleh manfaat pelaksanaan Pola Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega secara berdayaguna dan tepatguna, maka mekanisme pembinaannya diatur sebagai berikut :

1) Pembinaan Ambalan dan Racana dulakukan oleh Gugusdepan.

2) Pembinaan Dewan Kerja Ranting dilakukan oleh Kwartir Ranting

3) Pembinaan Dewan Kerja Cabang dilakukan oleh Kwartir Cabang

4) Pembinaan Dewan Kerja Daerah dilakukan oleh Kwartir Daerah

5) Pembinaan Dewan Kerja Nasional dilakukan oleh Kwartir Nasional.

b. Gugusdepan bertanggung jawab atas pengelolaan Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega serta Dewan Ambalan dan Dewan Racana dalam Gugusdepan tersebut.

c. Kwartir di semua jajaran Gerakan Pramuka bertanggung jawab atas kelangsungan proses pendidikan bagi Pramuka Penegak dan Pandega di wilayah kerjanya. Sedang Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pandega di wilayah kerjanya, sesuai dengan yang digariskan oleh Kwartir.

 

31. Mekanisme koordinasi pembinaan

a. Koordinasi merupakan usaha mempersatupadukan sebagai kegiatan yang saling berbeda akan tetapi mempunyai tujuan yang saling berhubungan.

b. Perilaku yang mendasari terwujudnya koordinasi adalah kerjasama, saling membantu dan penghargai, serta menghayati tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing yang terlibat dalam berbagai kegiatan untuk menyelesaiakn suatu program.

c. Untuk para pelaksana pengelola pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega mutlak diperlukan suatu koordinasi, baik pada tingkat perumusan kebijaksanaan, penyusunan rencana, penentuan program pelaksanaan pemantauan maupun penilaian

d. Dengan demikian perlu adanya pendekatan sistem yang kemudian tercermin dalam keserasian dan keterpaduan kebijaksanaan, perencanaan penyusunan program pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hasil yang telah dicapai.

e. Mekanisme koordinasi perlu diciptakan agar setiap unsur yang dikoordinasikan benar-benar menjalankan kebijaksanaan yang telah digariskan bersama.

f. Koordinasi dilakukan oleh Kwartir yang bersangkutan, apabila unsur yang dikoordinasikan meliputi pula lembaga/instansi/unit di luar Kwartir/Gerakan Pramuka.

g. Koordinasi dilakukan oleh Dewan Kerja apabila yang dikoordinasikan :

1) Unsur dari Kwartir

2) Dewan Kerja dalam wilayah kerja Dewan Kerja yang bersangkutan

3) Unsur dari Pramuka Penegak dan Pandega sendiri.

h. Koordinasi antar Dewan Kerja yang setingkat dapat dilakukan oleh salah satu Dewan Kerja, berdasar kesepakatan mereka dengan sepengetahuan dan persetujuan Kwartir.

i. Wadah mekanisme koordinasi :

1) Rapat Konsultasi, untuk membicarakan suatu masalah tertentu yang berhubungan dengan tugas Dewan Kerja, dan perlu dikonsultasikan dengan kwartir atau pihak lain.

2) Rapat Koordinasi membahas pelaksanaan tugas Dewan Kerja yang perlu dikoordinasikan dengan pihak lain.

3) Rapat Pengurus Harian, untuk menentukan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Kerja.

 

31. Mekanisme hubungan

a. Hubungan antara Dewan Kerja dengan Kwartir dilakukan baik lisan maupun tertulis, yang meliputi hubungan informasi, konsultasi dan koordinasi.

b. Hubungan antara Dewan Kerja dengan Dewan Kerja yang setingkat, dalam rangka hubungan informasi dan konsultasi baik lisan maupun tertulis, dengan sepengetahuan dan persetujuan Kwartir.

c. Hubungan antara Dewan Kerja dengan Dewan Kerja lain yang ada di dalam wilayah kerjanya, dalam hubungan bimbingan, informasi, konsultasi dan koordinasi, dilakukan baik lisan maupun tertulis, dengan sepengetahuan dan persetujuan Kwartir.

d. Hubungan secara lisan dilakukan antara lain dalam rapat, kegiatan pendidikan, ceramah, dan lain- lain ; sedang hubungan tertulis dalam bentuk surat atau naskah lainnya diberi tanda tangan ikut mengetahui oleh Ketua, Wakil Ketua atau Andalan Urusan Sekretariat Kwartir.

 

 

BAB X   MASALAH DAN PENDEKATAN

33. Masalah

 

a. Umum

1) Perlunya disusun dan dilaksanakan kegiatan yang menarik untuk Pramuka Penegak dan Pandega.

2) Perlunya ditingkatkan jumlah dan mutu Pramuka Penegak dan Pandega

3) Perlunya diusahakan agar para Pramuka Siaga dan Penggalang akan meneruskan kegiatannya sampai ke Pramuka Penegak dan Pandega.

b. Pembinaan

1) Perlunya diusahakan adanya peningkatan jumlah dan mutu Pembina Pramuka.

2) Perlunya diusahakan peningkatan jumlah dan frekuensi kursus dan gladian.

3) Perlunya pembinaan Dewan Kerja secara intensif oleh Kwartir yang bersangkutan.

4) Perlu adanya sarana pembinaan dalambentuk buku pedoman dan buku pegangan.

c. Organisasi

1) Perlu adanya peninjauan atas struktur Dewan Kerja setiap jangka waktu tertentu, guna melihat dayaguna dan tepatgunanya.

2) Perlu adanya kesempatan mengembangkan jiwa kepemimpimnan dan pengalaman berorganisasi.

3) Perlu adanya pengalakan Satuan Karya Pramuka.

d. Manajemen

1) Perlu dilaksanakan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam bentuk sistem Perencanaan, Pemrograman dan Anggaran oleh tiap jajaran Gerakan Pramuka.

2) Perlu dilaksanakan penelitian, pelaporan, pencatatan dan dokumentasi.

e. Keanggotaan

1) Perlu adanya pendataan keanggotaan secara tertib.

2) Perlu diusahakan untuk membuat anggota tetap bertahan sebagai anggota Gerakan Pramuka untuk jangka waktu yang lebih lama.

f. Kegiatan

1) Perlu dipikirkan peningkatan kegiatan yang menarik dan bermutu, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi.

2) Perlu adanya usaha mengintensifkan pemanfaatan kerjasama dengan badan/instansi/organisasi lain, dalam rangka peningkatan kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega.

3) Perlu adanya usaha penyediaan dana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega.

 

 

34. Pemecahan Masalah

Guna mengatasi berbagai masalah tersebut perlu diambil langkah-langkah untuk :

a. Mengumpulkan data dan masalah yang ada.

b. Mencari masalah yang pokok, yang dapat mempermudah cara mengatasi masalah lainnya yang terkait.

c. Mencari kemungkinan pemecahan masalah pokok tersebut.

d. Mengkaji kemungkinan yang paling tepat untuk mengatasinya.

e. Menentukan cara pemecahan yang dianggap paling tepat.

 

35. Pendekatan

Untuk mempermudah mengatasi berbagai masalah, perlu adanya pendekatan melalui berbagai cara, antara lain :

a. Diskusi

1) Diskusi Panel, denganmelibatkan unsur orang dewasa dan ahli yang memiliki latar belaksang pengetahuan mengenai hal-hal yang didiskusikan.

2) Seminar dengan melibatkan unsur orang dewasa dan ahli di bidang yang diseminarkan, untuk memperoleh kemungkinan pemecahan.

3) Lokakarya, dengan melibatkan orang yang berpengalaman di bidang yang dibahas, untuk memperoleh cara pemecahan yang tepat dan praktis.

b. Pemberian Petunjuk

Pemberian petunjuk untuk mengatasi masalah, misalnya :

1) Petunjuk Penyelenggaraan

2) Petunjuk Pelaksanaan

3) Petunjuk Teknis

4) Buku Petunjuk, dan lain-lainnya.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data mengenai :

1) Dokumentasi

2) Hasil penelitian

3) Hasil pengamatan

4) Hasil wawancara, dan lain-lainnya.

d. Pendidikan

Mengikut sertakan Pramuka Penegak dan Pandega pada berbagai kegiatan pendidikan seperti :

1) Gladian Pimpinan Satuan Pramuka Penegak dan Pandega

2) Latihan Pengembangan Kepemimpinan

3) Kursus Pembina Pramuka

4) Kursus Keterampilan

5) Pendidikan lain di luar Gerakan Pramuka.

e. Penyusunan Rencana

Mengatasi masalah dengan memasukkannya dalam perencanaan, antara lain :

1) Rencana Kerja untuk satu masa bakti

2) Program Kerja untuk satu tahun anggaran

3) Program Darurat untuk pemecahan masalah yang harus segera dilaksanakan dalam waktu yang singkat, dan berbentuk intensifikasi pelaksanaan program.

 

 

BAB XI   USAHA PENGEMBANGAN

36. Usaha pengembangan

Usaha pengembangan Pola Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega ini dilaksanakan antara lain dengan :

a. Mengadakan pengamatan, survei dan pengkajian hasil pelaksanaan program pembinaan dan kegiatan.

b. Membuat penelitian dan mengadakan supervisi.

c. Mengadakan penelitian dan pengembangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB XII   PENUTUP

37. Lain-lain

Hal lain-lain yang belum tercantum dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur kemudian oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

 

 

 

 

Jakarta, 17 Juni 1988.

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Ketua,

 

 

 

 

 

 

Letjen TNI (Purn) Mashudi.

 

 

 


Pertinas Saka Bahari Nunukan

Sekitar 30 rombongan Pramuka Kwartir Cabang Nunukan yang dipimpin ketuanya Trisno Hadi selama tiga hari melaksanakan kunjungan ke Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
Selain untuk silaturahmi dan studi banding, kunjungan Pramuka kepada Persekutuan Pengakap Negeri Cawangan Sabah ini untuk mempromosikan sekaligus mengajak Pengakap (Pramuka) di Sabah untuk ikutserta pada kegiatan Pelayaran dan Perkemahan Saka Bahari Nasional di Batu Lamampu Pulau Sebatik, akhir tahun ini.
Rombongan Sabtu (12/11/2011) diterima Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap Cawangan Sabah dipimpim Penolong Ketua Pesuruhjaya Negeri Philif Chin, di Baden Powell House,
Bay Pass Bulatan, Kota Kinabalu.


Partisipasi DKD Lampung pada JOTA / JOTI Nasional Th 2011

Jamboree on the Air – Jamboree on the Internet (JOTA-JOTI) merupakan pertemuan anggota Pramuka di udara dan dunia maya. Seperti layaknya kegiatan Jamboree, anggota Pramuka dari berbagai tingkatan baik siaga, penggalang, penegak, dan pandega berkumpul guna memperkuat ikatan persaudaraan dibawah naungan Gerakan Pramuka. Hanya saja tidak ada tapak kemah di sebuah lahan, pertemuan tersebut dilakukan menggunakan radio dan internet.
Tema yang diangkat oleh Asia Pacific Region untuk Jota Joti kali ini adalah ‘Messengers of Peace’ yang berarti pembawa damai. Mengadaptasi dari itu, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka melalui Dewan Kerja Nasional dengan menggunakan momentum peringatan 50 Tahun Gerakan Pramuka mengangkat tema ’50th Years of Gerakan Pramuka: Towards a Peaceful Generation’ atau ’50 Tahun Gerakan Pramuka: Menuju Generasi Cinta Damai’. Melalui tema ini diharapkan anggota Pramuka terus mengembangkan toleransi dan rasa empathy dengan seluruh umat manusia tak terbatas pada ras, suku, agama, dan perbedaan lainnya. Anggota Gerakan Pramuka diharapkan dapat mengamalkan Dasa Darma serta menjadi agen perdamaian dimana pun mereka berada. Hal ini demi tercapainya Indonesia yang aman dan nyaman untuk semua masyarakat.
Untuk Pendaftaran Partisipasi bisamasuk lewat sini lho………

masuk ke situs resmi nasional
Anda bisa bergabung melalui:
1. MiRC
2. Facebook
3. Twitter
4. Skype
5. Blog
Sumber : DKN Blog


Juklak & Juknis

1. Juklak & Juknis Perkwmahan Wirakarya ( PW ) Nasional, Aceh, 2010

2.Juklak Jambore Nasional 2011

3. Juklak Pertinas Saka Bhakti Husada 2011 Gorontalo

 


Sandi Ambalan

1. Pengertian, kegunaan dan cara membuat

2. BHINNEKA TUNGGAL IKA ( KwarNas )

3. SANDI AMBALAN PUTERA SABURAI ( LAMPUNG )

4. SANDI AMBALAN “WAJA SAMPAI KAPUTING” ( KalSel )



Undang-Undang RI yang Terkait Dengan Gerakan Pramuka

1. UU No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

2. Lampiran UU No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

3. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA

4. Penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA

5. UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

6.  ANGGARAN  DASAR GERAKAN  PRAMUKA tahun 2009


Petunjuk Penyelenggaraan

1. LAMBANG GERAKAN PRAMUKA

2. Pramuka Secara Umum

3. UPACARA DI DALAM GERAKAN PRAMUKA

4. TANDA PENGENAL GERAKAN PRAMUKA

5. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA

6 . TANDA PENGENAL NAMA DIRI

7. PP PENGORGANISASIAN GERAKAN PRAMUKA

8. PP PENGAWASAN GERAKAN PRAMUKA

9. PP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GUDEP DI PERGURUAN TINGGI

10. PP ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMDIKA

11. PP KORPS PELATIH

12. PP TANDA SATUAN GERAKAN PRAMUKA

13. PP KECAKAPAN PEMBINA PRAMUKA ADI

14. PP KARANG PAMITRAN

15. PP GLADIAN PIMPINAN SATUAN PENEGAK

16. PP Satuan Karya

17. PP Bahari

18. PP Bhayangkara

19. PP Dirgantara

20. PP Saka Bakti Husada

21. PP Tarunabumi

22. PP Wanabakti

23. PP Kencana







Sejarah Gerakan Pramuka Di Indonesia

Masa Hindia Belanda
Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia serta ada dan berkembangnya pendidikan kepramukaan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepramukaan itu tampak adanya dorongan dan semangat untuk bersatu, namun terdapat gejala adanya berorganisasi yang Bhinneka.

Organisasi kepramukaan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang “Nederlandse Padvinders Organisatie” (NPO) pada tahun 1912, yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kwartir [[besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi “Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging” (NIPV) pada tahun 1916.

Organisasi Kepramukaan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javaanse Padvinders Organisatie; berdiri atas prakarsa S.P. Mangkunegara VII pada tahun 1916.

Kenyataan bahwa kepramukaan itu senapas dengan pergerakan nasional, seperti tersebut di atas dapat diperhatikan pada adanya “Padvinder Muhammadiyah” yang pada 1920 berganti nama menjadi “Hisbul Wathon” (HW); “Nationale Padvinderij” yang didirikan oleh Budi Utomo; Syarikat Islam mendirikan “Syarikat Islam Afdeling Padvinderij” yang kemudian diganti menjadi “Syarikat Islam Afdeling Pandu” dan lebih dikenal dengan SIAP, Nationale Islamietishe Padvinderij (NATIPIJ) didirikan oleh Jong Islamieten Bond (JIB) dan Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie (INPO) didirikan oleh Pemuda Indonesia.

Hasrat bersatu bagi organisasi kepramukaan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI yaitu “Persaudaraan Antara Pandu Indonesia” merupakan federasi dari Pandu Kebangsaan, INPO, SIAP, NATIPIJ dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928.

Federasi ini tidak dapat bertahan lama, karena niat adanya fusi, akibatnya pada 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java Padvinders/Pandu Kebangsaan (JJP/PK), INPO dan PPS (JJP-Jong Java Padvinderij); PK-Pandu Kebangsaan).

PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada bulan April 1938.

Antara tahun 1928-1935 bermuncullah gerakan kepramukaan Indonesia baik yang bernafas utama kebangsaan maupun bernafas agama. kepramukaan yang bernafas kebangsaan dapat dicatat Pandu Indonesia (PI), Padvinders Organisatie Pasundan (POP), Pandu Kesultanan (PK), Sinar Pandu Kita (SPK) dan Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI). Sedangkan yang bernafas agama Pandu Ansor, Al Wathoni, Hizbul Wathon, Kepanduan Islam Indonesia (KII), Islamitische Padvinders Organisatie (IPO), Tri Darma (Kristen), Kepanduan Azas Katholik Indonesia (KAKI), Kepanduan Masehi Indonesia (KMI).

Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI merencanakan “All Indonesian Jamboree”. Rencana ini mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang kemudian disepakati diganti dengan “Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem” disingkat PERKINO dan dilaksanakan pada tanggal 19-23 Juli 1941 di Yogyakarta.

Masa Bala Tentara Dai Nippon
“Dai Nippon” ! Itulah nama yang dipakai untuk menyebut Jepang pada waktu itu. Pada masa Perang Dunia II, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepramukaan, dilarang berdiri. Namun upaya menyelenggarakan PERKINO II tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepramukaan tetap menyala di dada para anggotanya.

Masa Republik Indonesia
Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepramukaan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Konggres Kesatuan Kepanduan Indonesia.

Kongres yang dimaksud, dilaksanakan pada tanggal 27-29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan “Janji Ikatan Sakti”, lalu pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.93/Bag. A, tertanggal 1 Februari 1947.

Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948 waktu diadakan api unggun di halaman gedung Pegangsaan Timur 56, Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Soeprapto menghadap Tuhan, gugur sebagai Pandu, sebagai patriot yang membuktikan cintanya pada negara, tanah air dan bangsanya. Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri,. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putera Indonesia (KPI), Pandu Puteri Indonesia (PPI), Kepanduan Indonesia Muda (KIM).

Masa perjuangan bersenjata untuk mempertahankan negeri tercinta merupakan pengabdian juga bagi para anggota pergerakan kepramukaan di Indonesia, kemudian berakhirlah periode perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahakan kemerdekaan itu, pada waktu inilah Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres II di Yogyakarta pada tanggal 20-22 Januari 1950.

Kongres ini antara lain memutuskan untuk menerima konsepsi baru, yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupakan kembali bekas organisasinya masing-masing dan terbukalah suatu kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 2344/Kab. tertanggal 6 September 1951 dicabutlah pengakuan pemerintah bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepramukaan di Indonesia, jadi keputusan nomor 93/Bag. A tertanggal 1 Februari 1947 itu berakhir sudah.

Mungkin agak aneh juga kalau direnungi, sebab sepuluh hari sesudah keputusan Menteri No. 2334/Kab. itu keluar, maka wakil-wakil organi-sasi kepramukaan menga-dakan konfersensi di Ja-karta. Pada saat inilah tepatnya tanggal 16 September 1951 diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) sebagai suatu federasi.

Pada 1953 Ipindo berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia
Ipindo merupakan federasi bagi organisasi kepramukaan putera, sedangkan bagi organisasi puteri terdapat dua federasi yaitu PKPI (Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia) dan POPPINDO (Persatuan Organisasi Pandu Puteri Indonesia). Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden-Powell ke Indonesia, dalam perjalanan ke Australia.

Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-10 Ipindo menyelenggarakan Jambore Nasional, bertempat di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 10-20 Agustus 1955, Jakarta.

Ipindo sebagai wadah pelaksana kegiatan kepramukaan merasa perlu menyelenggarakan seminar agar dapat gambaran upaya untuk menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepramukaan. Seminar ini diadakan di Tugu, Bogor pada bulan Januari 1957.

Seminar Tugu ini meng-hasilkan suatu rumusan yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi setiap gerakan kepramukaan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan ke-pramukaan yang ada dapat dipersatukan. Setahun kemudian pada bulan Novem-ber 1958, Pemerintah RI, dalam hal ini Departemen PP dan K mengadakan seminar di Ciloto, Bogor, Jawa Barat, dengan topik “Penasionalan Kepanduan”.

Kalau Jambore untuk putera dilaksanakan di Ragunan Pasar Minggu-Jakarta, maka PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk puteri yang disebut Desa Semanggi bertempat di Ciputat. Desa Semanggi itu terlaksana pada tahun 1959. Pada tahun ini juga Ipindo mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di MT. Makiling Filipina.

Nah, masa-masa kemudian adalah masa menjelang lahirnya Gerakan Pramuka.
Kelahiran gerakan Pramuka

Latar Belakang Lahirnya Gerakan Pramuka
Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961, jadi kalau akan menyimak latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka, orang perlu mengkaji keadaan, kejadian dan peristiwa pada sekitar tahun 1960.

Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan kita lihat bahwa jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepandan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu.

Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 1960 tentang rencana pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan Pasal 330. C. yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya penertiban tentang kepanduan (Pasal 741) dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana Pemerintah untuk mendirikan Pramuka (Pasal 349 Ayat 30). Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powellisme (Lampiran C Ayat 8).

Ketetapan itu memberi kewajiban agar Pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Pesiden/Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan. Dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI No.112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961.

Ada perbedaan sebutan atau tugas panitia antara pidato Presiden dengan Keputusan Presiden itu.

Masih dalam bulan April itu juga, keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota Panitia ini terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Prof. Prijono, Dr. A. Azis Saleh, Achmadi dan Muljadi Djojo Martono (Menteri Sosial).

Panitia inilah yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagai Lampiran Keputusan Presiden R.I Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka.

Kelahiran Gerakan Pramuka
Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan yaitu :
1. Pidato Presiden/Mandataris MPRS dihadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI TUNAS GERAKAN PRAMUKA

Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961, tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah; Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ke tiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PERMULAAN TAHUN KERJA.

Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI IKRAR GERAKAN PRAMUKA.

2. Pelantikan Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari di Istana Negara, diikuti defile Pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka, dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PRAMUKA.

Gerakan Pramuka Diperkenalkan
Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu Keppres RI No.238 Tahun 1961 perlu ada pendukungnya yaitu pengurus dan anggotanya.

Menurut Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional (MAPINAS) yang di dalamnya terdapat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kwartir Nasional Harian.

Badan Pimpinan Pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat 17-8-“45, yaitu terdiri atas Mapinas beranggotakan 45 orang di antaranya duduk dalam Kwarnas 17 orang dan dalam Kwarnasri 8 orang.

Namun demikian dalam realisasinya seperti tersebut dalam Keppres RI No.447 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961 jumlah anggota Mapinas menjadi 70 orang dengan rincian dari 70 anggota itu 17 orang di antaranya sebagai anggota Kwarnas dan 8 orang di antara anggota Kwarnas ini menjadi anggota Kwarnari.

Mapinas diketuai oleh Dr. Ir. Soekarno, Presiden RI dengan Wakil Ketua I, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh.

Sementara itu dalam Kwarnas, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjabat Ketua dan Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kwarnari.

Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 bukan saja di Ibukota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan Apel Besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta.

Sebelum kegiatan pawai/defile, Presiden melantik anggota Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari, di Istana negara, dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia (Keppres No.448 Tahun 1961) yang diterimakan kepada Ketua Kwartir Nasional, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sesaat sebelum pawai/defile dimulai.

Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai HARI PRAMUKA yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka.


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.